MALANG — Studi tiru KPP Malang peserta pelatihan kepemimpinan dan pengawasan di Malang diarahkan tidak berhenti pada pembelajaran inovasi pelayanan. Hasil kunjungan ke sejumlah instansi, termasuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Malang, akan menjadi bahan peserta untuk menyusun proyek perubahan di lingkungan kerja masing-masing.

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Ir. Budiar Anwar, M.Si., mengatakan peserta didorong menerapkan pola amati, tiru, modifikasi (ATM) dalam menyerap praktik pelayanan dan inovasi yang ditemui selama studi tiru. “Dari digitalisasi, ada Simpanji, dari sumber daya SDM, dari Kegas, dan juga beberapa inovasi. Saya kira nanti ini akan menjadi studi tirunya,” kata Budiar.

Menurut Budiar, peserta tidak diarahkan menyalin inovasi secara langsung. Mereka perlu memahami konsep dan penerapannya terlebih dahulu, kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan organisasi masing-masing. Hasil pembelajaran tersebut selanjutnya dituangkan dalam proyek perubahan yang akan dipresentasikan peserta sebagai bagian dari proses pelatihan. “Dari sini nanti para peserta ini akan membuat seminar, dan para peserta juga akan membuat proyek perubahan. Masing-masing peserta akan mempresentasikan proyek perubahannya,” ujarnya.

Pelayanan Masyarakat Jadi Orientasi

Budiar menegaskan proyek perubahan yang disusun peserta harus memiliki keterkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan fungsi pemerintahan di tempat tugas masing-masing. Menurutnya, substansi pelatihan kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengelola organisasi, tetapi juga membentuk pola kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. “Pelatihannya terkait dengan peningkatan pelayanan masyarakat. Jadi bagaimana menjadi pemimpin yang melayani. Saya kira dari itu yang menjadi utama tujuan kami,” katanya.

Salah satu materi pembelajaran yang diamati peserta adalah transformasi digital dan inovasi pelayanan di KPP Malang. Praktik tersebut menjadi referensi untuk melihat bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan. Budiar menilai pembelajaran lintas instansi penting agar aparatur tidak hanya memahami persoalan dari rutinitas di tempat kerja. “Pelatihan itu penting, studi tiru penting. Kalau kita hanya di kantor saja, kita tidak tahu dunia luar. Makanya kita harus paling tidak belajar ke daerah lain,” ujarnya.

Ia mengatakan pembelajaran lintas instansi juga diperlukan untuk mengikuti perkembangan kebijakan pemerintahan, termasuk di bidang tata ruang. Ia mencontohkan pembelajaran terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi salah satu hal yang perlu terus diikuti aparatur. “Harus kita ikuti. Kalau tidak, kita akan ketinggalan terkait masalah tata ruang dan sebagainya,” katanya.

Tidak Berhenti di Ruang Kelas

Budiar menekankan pengembangan kompetensi aparatur tidak cukup hanya melalui pendidikan formal maupun pembelajaran di dalam kelas. Menurutnya, aparatur perlu terus memperluas pengetahuan melalui pengalaman dan praktik dari instansi maupun daerah lain. “Jadi intinya kita harus terus belajar. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Belajar, belajar, belajar, dan belajar sampai tua pun kita harus belajar,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar, Sugiarto, S.E., M.Si., CACP, menempatkan studi tiru sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk memperkaya perspektif peserta sebelum menyusun proyek perubahan.

Peserta didorong mampu mengidentifikasi persoalan di lingkungan kerja, merancang inovasi, serta menyesuaikan gagasan yang diperoleh dari studi tiru dengan kebutuhan organisasinya. Dengan pendekatan ATM, praktik yang ditemui selama studi tiru tidak sekadar disalin. Peserta dituntut memahami konteks, mengukur kebutuhan, dan mengembangkan solusi yang sesuai dengan karakteristik instansi masing-masing. Dengan demikian, hasil akhir pelatihan tidak hanya berupa penyelesaian tahapan pembelajaran, tetapi juga lahirnya gagasan perubahan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. (Shin)