Delapan Unit Kerja UB Raih Penghargaan Zona Integritas, Status WBK Masih Berproses
SMARTLIVE – Delapan fakultas dan unit kerja Universitas Brawijaya (UB) meraih penghargaan subkategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam Anugerah Diktisaintek 2026. Penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya UB memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pelayanan di lingkungan kampus.
Penghargaan diserahkan dalam Anugerah Diktisaintek 2026 di Airlangga Convention Center (ACC), Surabaya, Selasa (10/11/2026).
Delapan unit kerja penerima penghargaan tersebut yakni Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM), Fakultas Sains dan Teknologi dan Matematika (FSTeM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Fakultas Sains dan Teknologi Peternakan (FAST), Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) UB Kediri, serta Sekolah Pascasarjana UB.
Ketua Satuan Reformasi Birokrasi (SRB) UB, Dr. Ngesti Dwi Prasetyo, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unit dalam menjalankan pembangunan zona integritas.
Namun, ia menegaskan capaian tersebut masih menjadi bagian dari proses menuju penetapan predikat WBK oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Kami berharap semuanya, delapan unit kerja, bisa mendapatkan WBK,” ujar Ngesti, Jumat (13/11/2026).
Menurut Ngesti, pembangunan zona integritas membutuhkan komitmen dan konsistensi seluruh unit kerja. Perubahan tata kelola, kata dia, harus diwujudkan melalui sistem organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan.
Rektor UB, Prof. Widodo, turut menekankan pentingnya penerapan reformasi birokrasi dalam seluruh proses pelayanan kampus. Hal itu mencakup rekrutmen, penerimaan mahasiswa, hingga pengadaan barang dan jasa.
Ia menyebut manajemen risiko dan budaya integritas sebagai dua aspek yang perlu berjalan beriringan. Pimpinan dan seluruh sivitas akademika juga perlu membangun kesadaran terhadap risiko serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
“Kalau pelayanan kita bagus, transparan, akuntabel, integritasnya bagus, maka sebenarnya sama dengan kita memberikan teladan secara langsung kepada calon pemimpin kita,” kata Widodo.
Dekan FEB UB, Prof. Abdul Ghofar, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil proses panjang yang membutuhkan keterlibatan seluruh sivitas akademika. Menurutnya, tujuan utama pembangunan zona integritas bukan sekadar memperoleh penghargaan, melainkan membentuk budaya kerja yang menolak praktik korupsi.
Ia menjelaskan, proses penilaian dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari evaluasi tim universitas, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, hingga Kementerian PANRB.
Penguatan pelayanan juga dilakukan melalui pengembangan sistem daring agar layanan kampus lebih mudah diakses mahasiswa dan pemangku kepentingan.
Dekan FAST UB, Prof. Muhammad Halim Natsir, menambahkan pembangunan zona integritas harus diterapkan dalam budaya organisasi. Upaya tersebut mencakup peningkatan profesionalisme pelayanan, penguatan standar operasional prosedur (SOP), serta penyediaan infrastruktur yang ramah bagi pengguna layanan.
Sementara itu, PSDKU UB Kediri mencatat peningkatan nilai evaluasi pembangunan zona integritas dalam beberapa tahun terakhir. Direktur PSDKU UB Kediri, Prof. Sholeh Hadi Pramono, menyebut nilai evaluasi yang berada di kisaran 30 pada 2023 meningkat menjadi sekitar 80 pada 2024, lebih dari 80 pada 2025, dan mendekati 90 pada 2026.
Menurutnya, peningkatan tersebut didukung strategi membangun kebersamaan, kepercayaan, dan keharmonisan di lingkungan PSDKU UB Kediri.
UB berharap penghargaan tersebut mendorong seluruh fakultas dan unit kerja untuk melanjutkan reformasi birokrasi. Dengan demikian, pembangunan zona integritas tidak berhenti pada capaian penghargaan, tetapi tercermin dalam pelayanan kampus yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
