Menteri PKP Tetapkan Kampung Kayutangan Heritage Malang Jadi Percontohan Nasional Penataan Permukiman Produktif
CITILIVE,MALANG – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menetapkan Kampung Kayutangan Heritage sebagai model nasional penataan kawasan permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat. Kawasan wisata heritage di Kota Malang itu dinilai berhasil memadukan pelestarian budaya dengan penguatan ekonomi warga sehingga layak direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.
Penilaian tersebut disampaikan Maruarar saat meninjau langsung Kampung Kayutangan Heritage, Rabu (1/7), bersama Emil Elestianto Dardak dan Wakil Wali Kota Malang **Ali Muthohirin>.
Menurut Maruarar, keberhasilan Kampung Kayutangan tidak hanya terlihat dari terjaganya bangunan-bangunan bersejarah, tetapi juga dari keterlibatan aktif masyarakat dalam mengembangkan kawasan melalui sektor pariwisata, UMKM, dan semangat gotong royong.
“Kampung Kayutangan menunjukkan bahwa kawasan permukiman tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang produktif,” ujarnya.
Ia mengatakan konsep pengembangan Kampung Kayutangan akan dijadikan referensi Kementerian PKP dalam penataan kawasan permukiman di berbagai daerah, termasuk pengembangan kawasan permukiman di Menteng, Jakarta.
Menurutnya, model pembangunan permukiman ke depan harus mampu menghadirkan lingkungan yang nyaman dihuni, memiliki nilai ekonomi, sekaligus memperkuat kehidupan sosial masyarakat.
Sementara itu, Emil Elestianto Dardak mengungkapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mempercepat penyelesaian persoalan lahan guna mendukung program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.
Ia menjelaskan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur pada dasarnya telah memetakan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Namun masih terdapat satu daerah yang mengalami kekurangan sekitar 4.000 hektare.
Karena itu, pemerintah daerah mengusulkan kepada Kementerian ATR/BPN agar lahan yang lebih strategis untuk pengembangan ekonomi dan perumahan dapat diganti dengan kawasan lain sebagai LP2B sehingga pembangunan perumahan tetap berjalan tanpa mengurangi ketahanan pangan.
“Kami berharap solusi ini segera diproses sesuai arahan Pak Menteri. Pemerintah daerah juga harus proaktif menyelesaikan persoalan lahannya,” kata Emil.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin memastikan Pemkot Malang akan terus memperkuat pengembangan Kampung Kayutangan Heritage sebagai destinasi wisata unggulan.
Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah untuk memperkuat promosi wisata, menata parkir, meningkatkan keamanan, menjaga ketertiban, hingga mengembangkan pelaku UMKM agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh warga.
Ali mengakui aktivitas ekonomi di kawasan bagian dalam Kampung Kayutangan masih belum seoptimal area depan. Karena itu, Pemkot Malang akan menggelar pertemuan rutin bersama warga guna menyusun langkah pengembangan kawasan secara berkelanjutan.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pembinaan terhadap operasional odong-odong yang dikeluhkan sebagian masyarakat agar aktivitas wisata tetap berjalan tanpa mengganggu kenyamanan pengunjung maupun warga.
Dalam kesempatan tersebut, Ali juga menyatakan kesiapan Pemkot Malang mendukung program rumah subsidi pemerintah pusat. Menurutnya, apabila kebutuhan meningkat dan ketersediaan lahan memenuhi ketentuan tata ruang, pemerintah pusat siap menambah kuota pembangunan rumah subsidi di Kota Malang, termasuk bagi kalangan pekerja media.
Meski demikian, penyediaan lahan masih menjadi tantangan karena harus menyesuaikan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Setelah persoalan tersebut terselesaikan, Pemkot Malang akan mengajukan tambahan kuota rumah subsidi sesuai kebutuhan daerah.
Kunjungan Menteri PKP tersebut semakin mengukuhkan posisi Kampung Kayutangan Heritage sebagai salah satu contoh sukses penataan kawasan permukiman berbasis pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal yang dinilai layak menjadi percontohan nasional.
