Usai Dilantik, Kepala DLH Kabupaten Malang Langsung Tancap Gas: Tiga Langkah Cepat Tuntaskan Krisis TPA Regional
CITILIVE,MALANG – Baru sehari dilantik, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang Achmad Dzulfikar Nurahman langsung mengambil langkah cepat untuk menuntaskan persoalan krusial pengelolaan sampah, khususnya kebutuhan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional Malang Raya.
Tanpa menunggu waktu lama, setidaknya tiga langkah strategis langsung dijalankan. Pertama, mempercepat penentuan lokasi baru TPA setelah lokasi sebelumnya dipastikan batal karena masuk Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
DLH kini mengerucutkan pilihan di Kecamatan Bululawang dengan tiga titik alternatif yang sedang difinalisasi. Lokasi ini diprioritaskan karena dinilai paling realistis dari sisi akses dan jangkauan layanan.
“Kami langsung fokus mencari lokasi pengganti yang tetap dekat dengan pusat kota agar pelayanan tetap optimal,” ujar Dzulfikar.
Langkah kedua, DLH mempercepat skema penyediaan lahan dengan mengoptimalkan Tanah Kas Desa (TKD). Opsi ini dipilih karena dinilai paling cepat direalisasikan dibanding pembebasan lahan konvensional.
Pemanfaatan TKD akan dilakukan melalui berbagai skema, mulai dari kerja sama, tukar guling, hingga sewa, menyesuaikan hasil pembahasan lanjutan.
Ketiga, DLH langsung mengebut proses administrasi dan koordinasi lintas lembaga. Mulai dari pemenuhan syarat teknis, pengajuan persetujuan DPRD, hingga sinkronisasi dengan pemerintah pusat.
Langkah ini diperkuat dengan turunnya tim verifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan lintas kementerian yang telah meninjau langsung lokasi calon TPA.
“Hasil verifikasi menjadi dasar penetapan lokasi. Kami kejar agar semua catatan segera clear dan SK bisa segera terbit,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, DLH juga mulai menyiapkan tahapan awal pembangunan. Mulai dari rencana groundbreaking, pembangunan akses jalan menuju lokasi, hingga pematangan lahan agar siap operasional.
Langkah percepatan ini sekaligus diselaraskan dengan program nasional Solid Waste Management for Sustainable Urban Development (SWMSUD) yang akan mulai berjalan tahun depan.
Melalui program tersebut, pembangunan fisik TPA akan ditangani pemerintah pusat, sementara Pemkab Malang fokus pada kesiapan lahan dan administrasi.
Dengan serangkaian langkah cepat ini, DLH Kabupaten Malang menargetkan persoalan TPA yang selama ini menjadi hambatan utama pengelolaan sampah bisa segera terurai, sekaligus mendorong sistem pengelolaan yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di Malang Raya. (Shin)
