Netwriter can get reward Join NowDaftar / Login Netwriter
19/11/2026
CITILIVE

Pemkot Malang Targetkan Aduan Warga Ditangani Maksimal 24 Jam

rifamahmudah
  • November 19, 2026
  • 2 min read
Pemkot Malang Targetkan Aduan Warga Ditangani Maksimal 24 Jam

CITILIVE,MALANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menargetkan setiap pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik mendapat respons dan penanganan maksimal dalam waktu 1 x 24 jam. Tak hanya cepat merespons, pemerintah juga menekankan agar setiap laporan diselesaikan secara tuntas.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan komitmen tersebut menjadi perhatian dalam penguatan pengelolaan pengaduan di lingkungan perangkat daerah. “Kami tekankan komitmen untuk pengaduan itu kami tanggapi dan kami tangani tidak lebih dari 24 jam,” ujar Dandung di Balai Kota Malang, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, pengaduan masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk mengukur kualitas pelayanan publik sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Melalui laporan yang masuk, Pemkot dapat mengetahui persoalan yang masih terjadi dan menentukan langkah perbaikan. Dandung menyebut, keluhan yang banyak disampaikan masyarakat antara lain berkaitan dengan sarana dan prasarana, parkir, infrastruktur, hingga kemacetan.

Persoalan tersebut membutuhkan tindak lanjut dari perangkat daerah sesuai kewenangannya. Untuk memperkuat penanganan laporan, Pemkot Malang meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, terutama admin dan petugas pengelola pengaduan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara daring.

Masyarakat dapat menyampaikan keluhan melalui sejumlah kanal pengaduan, di antaranya SP4N-LAPOR!, Lapor SAM, Sambat, layanan WhatsApp, serta surat yang disampaikan langsung kepada pemerintah.Dandung menegaskan, evaluasi pengelolaan pengaduan tidak cukup hanya mengukur kecepatan respons. Setiap laporan harus ditindaklanjuti sampai persoalan yang disampaikan masyarakat benar-benar terselesaikan. “Evaluasinya kami untuk penanganan, menanggapinya akan dilakukan lebih cepat lagi, kemudian harus tuntas. Jangan sampai separuh-separuh atau masih menyisakan persoalan,” tegasnya. Ia menambahkan, koordinasi antar-OPD juga diperlukan karena tidak semua pengaduan dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah. Sejumlah persoalan membutuhkan keterlibatan beberapa instansi sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpadu. (Shin)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *