Netwriter can get reward Join NowDaftar / Login Netwriter
19/11/2026
CITILIVE

17 Kendaraan Dinas Diskopindag Malang Tak Dianggarkan Pajaknya, Pembayaran Mundur ke 2027

rifamahmudah
  • November 19, 2026
  • 2 min read
17 Kendaraan Dinas Diskopindag Malang Tak Dianggarkan Pajaknya, Pembayaran Mundur ke 2027

CITILIVE,MALANG – Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk 17 kendaraan dinas milik Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang belum masuk dalam alokasi anggaran 2026. Akibatnya, kewajiban pajak kendaraan tersebut baru direncanakan dibayarkan pada Februari 2027.

Kondisi ini menjadi sorotan setelah Malang Corruption Watch (MCW) mengungkap adanya 128 kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Temuan tersebut merujuk pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025.

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, membenarkan adanya kendaraan di instansinya yang belum dibayarkan pajaknya. Namun, ia menyebut persoalannya terletak pada belum tersedianya anggaran, bukan penggelapan sebagaimana yang mungkin dipersepsikan dari temuan tersebut. “Memang belum dianggarkan untuk 17 kendaraan itu sehingga nanti di tahun anggaran 2027 baru terbayarkan di bulan Februari,” kata Eko saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).

Eko menjelaskan, kendaraan-kendaraan tersebut merupakan unit lama, sebagian di antaranya keluaran 2015 dan 2016. Seluruhnya juga disebut sudah tidak digunakan untuk operasional dinas. Meski demikian, terdapat perbedaan data antara keterangan Diskopindag dan catatan yang dipublikasikan MCW.

Dalam rinciannya, MCW mencatat 29 kendaraan di lingkungan Diskopindag belum membayar PKB, terdiri atas 17 kendaraan roda dua dan tiga serta 12 kendaraan roda empat ke atas. Sementara itu, Eko menyebut jumlah kendaraan yang menjadi persoalan di instansinya hanya 17 unit. Perbedaan pencatatan tersebut belum mendapat penjelasan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, MCW mencatat 128 kendaraan dinas pada sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) belum memenuhi kewajiban PKB. Rinciannya, 96 kendaraan roda dua dan tiga serta 32 kendaraan roda empat ke atas. Badan Pekerja MCW, Mu’izzul M Mubarok, menilai kondisi tersebut mencerminkan persoalan dalam pengawasan dan administrasi aset daerah. Menurutnya, kewajiban pajak kendaraan semestinya menjadi bagian dari perencanaan anggaran rutin setiap OPD.

Baca Juga:  Taman Farmtopia Dibangun di Malang, Diproyeksikan Jadi Motor Baru Ekonomi Wisata

Ia juga mempertanyakan kondisi tersebut karena pemerintah selama ini mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sementara kendaraan milik pemerintah daerah justru masih tercatat belum membayar pajak. MCW mendesak Wali Kota Malang memastikan seluruh OPD terkait menyelesaikan kewajiban PKB dan menyampaikan perkembangan pembayarannya kepada publik. Organisasi tersebut juga meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mengevaluasi tata kelola kendaraan dinas.

“Kami juga mendesak Wali Kota Malang memastikan seluruh OPD terkait menyelesaikan pembayaran PKB dan membuka progresnya kepada publik, sekaligus meminta BKAD mengevaluasi pengelolaan aset daerah,” ujar Mu’izz. MCW mengaku belum memperoleh data nominal kewajiban pajak dari 128 kendaraan tersebut. Keterbatasan pendataan dan inventarisasi kendaraan dinas disebut menjadi salah satu kendala untuk mengetahui besaran kewajiban yang belum diselesaikan. (Shin)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *