40–50 Persen Gedung Pemkot Malang yang Baru Mengantongi SLF
CITILIVE,MALANG – Baru sekitar 40–50 persen bangunan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang diperkirakan telah mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PKP) Kota Malang kini mulai mempercepat pengurusan sertifikat tersebut secara bertahap, termasuk untuk gedung pemerintahan di tingkat kelurahan.
Kepala DPUPR-PKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengakui belum seluruh bangunan milik pemerintah daerah memenuhi persyaratan kepemilikan SLF. Namun, ia belum dapat memastikan jumlah bangunan yang sudah maupun belum memiliki sertifikat tersebut.

“Saya belum bisa memastikan berapa yang sudah memiliki SLF. Tetapi kisarannya sekitar 40–50 persen,” ujar Dandung, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, pengurusan SLF belum menjadi perhatian utama Pemkot Malang pada tahun-tahun sebelumnya. Perhatian terhadap sertifikasi tersebut mulai ditingkatkan seiring penerapan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
“Karena selama ini kan kita belum mengarah ke sana. Kemudian dengan penerapan SIMBG oleh Kementerian PU, itu baru-baru ini kami pikirkan untuk berproses ke sana (memiliki SLF),” jelasnya.
Dandung menegaskan, SLF bukan sekadar dokumen administratif. Sertifikat tersebut diperlukan untuk memastikan bangunan memenuhi persyaratan kelaikan fungsi sehingga aman dan nyaman digunakan oleh masyarakat maupun aparatur pemerintah.
Sejumlah gedung milik Pemkot Malang disebut telah memiliki SLF. Di antaranya gedung induk Balai Kota Malang serta Grha Purva Praja di kawasan Kedungkandang.
Gedung Grha Purva Praja, yang sebelumnya dikenal sebagai Islamic Center, termasuk bangunan yang telah mengantongi sertifikat tersebut. Dandung menyebut pengurusannya dilakukan bersamaan dengan sejumlah bangunan baru lainnya, termasuk Malang Creative Center (MCC).
Ke depan, pengurusan SLF akan diperluas hingga seluruh bangunan pemerintahan yang berada di bawah kewenangan Pemkot Malang, termasuk kantor kelurahan.
“Kami wajibkan untuk dibuatkan SLF-nya. Makanya secara bertahap, kami lakukan pembuatan SLF untuk gedung-gedung pemerintah,” katanya.
Tidak hanya menyasar aset pemerintah daerah, DPUPR-PKP juga mendorong pemilik dan pengelola bangunan di luar lingkungan Pemkot Malang untuk memenuhi kewajiban sertifikasi. Upaya tersebut dilakukan melalui penyampaian surat rekomendasi dan imbauan.
Dandung menyebut sejumlah rumah sakit dan hotel di Kota Malang mulai mengurus SLF setelah didorong oleh pemerintah daerah.
Kewajiban SLF sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Sertifikat ini menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai ketentuan. (Shin)
