Mahasiswa UB Demo di DPRD Kota Malang, Bawa 5 Tuntutan dan Sebut Indonesia dalam Kondisi “Gawat Darurat”
MALANG – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (Amarah Brawijaya) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dan menilai kondisi nasional tengah berada dalam fase krisis.
Mengenakan pakaian serba hitam, para mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama yang mencakup persoalan ekonomi, tata kelola anggaran, hingga isu demokrasi dan peran aparat keamanan di ranah sipil.
Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2026, Muhammad Azhar Zidan, dalam orasinya menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi “IGD: Indonesia Gawat Darurat”.
“Kami menyampaikan bahwa sekarang IGD, Indonesia Gawat Darurat. Negara sudah masuk masa krisis dan masa kritis,” tegas Zidan di hadapan massa aksi.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka menilai berbagai persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), tidak terlepas dari kebijakan anggaran yang dinilai belum tepat sasaran.
Selain mendesak penurunan harga bahan pokok dan BBM, massa juga menuntut evaluasi terhadap sejumlah program nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Desa Merah Putih.
Sulap Limbah Jadi Produk Bernilai Jual, 50 Inovasi Kimia UB Jadi Magnet CFD
Mahasiswa turut menyoroti dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah yang menurut mereka harus ditindak secara transparan.
“Jika ada penyimpangan, maka seluruh pihak yang terlibat harus diusut dan diproses secara hukum tanpa tebang pilih,” kata Zidan.
Tuntutan lainnya adalah penolakan terhadap perluasan peran TNI dan Polri di sektor sipil. Massa menilai sejumlah kebijakan yang berkembang belakangan berpotensi mengaburkan batas antara fungsi sipil dan militer.
Selain itu, mahasiswa juga meminta pemerintah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan.
Dalam aksinya, Amarah Brawijaya juga mendesak anggota DPRD Kota Malang untuk menemui massa dan menyampaikan sikap atas tuntutan yang diajukan.
Menurut Zidan, DPRD sebagai wakil rakyat harus hadir dan mendengarkan aspirasi masyarakat, khususnya mahasiswa.
“Kami merasa DPRD Kota Malang adalah perwakilan kami. Karena itu kami meminta mereka hadir dan mendengarkan langsung aspirasi yang kami sampaikan hari ini,” ujarnya.
Mahasiswa menegaskan akan melakukan konsolidasi lanjutan apabila tuntutan yang mereka sampaikan tidak mendapat respons dari pihak terkait.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan tertib. Hingga aksi berakhir, massa masih menunggu tanggapan resmi dari DPRD Kota Malang terkait berbagai tuntutan yang disampaikan.
