Khofifah Dorong Konsolidasi Alkes Lintas Provinsi, Harga Lebih Murah dan Stok Rumah Sakit Terjamin

CITILIVE,MALANG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong penguatan tata kelola pengadaan alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan melalui skema konsolidasi lintas rumah sakit hingga lintas provinsi. Langkah tersebut dinilai mampu menekan harga sekaligus menjamin ketersediaan stok di fasilitas kesehatan.

Pernyataan itu disampaikan Khofifah saat menghadiri agenda layanan kesehatan di RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang, Selasa (22/4/2026).

Menurut Khofifah, pengadaan alat kesehatan bernilai besar tidak lagi dilakukan secara parsial oleh masing-masing rumah sakit, melainkan dihimpun dalam pembelian bersama agar memperoleh harga lebih kompetitif.

“Pengadaan alkes, khususnya seperti ortopedi, sekarang tidak lagi sendiri-sendiri. Kita konsolidasikan dengan rumah sakit lain, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga pusat. Dengan skala besar, harga menjadi jauh lebih murah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sistem konsolidasi juga memberi fleksibilitas terhadap realisasi penggunaan barang. Meski kontrak dilakukan dalam jumlah besar, pemakaian riil dapat disesuaikan kebutuhan tanpa memengaruhi harga yang telah disepakati.

“Misalnya kontrak 200 unit, tetapi realisasi 150 unit, harga tetap mengikuti skema pembelian 200 unit. Ini membuat efisiensi tetap terjaga,” jelasnya.

Selain alat kesehatan, Pemprov Jatim juga mulai menerapkan pola serupa untuk pengadaan obat-obatan. Upaya ini dilakukan untuk menghindari kekosongan stok, terutama kebutuhan mendesak di rumah sakit.

Khofifah menilai sistem e-katalog selama ini masih memiliki kendala, karena barang yang tercantum dalam sistem belum tentu tersedia saat dibutuhkan.

“Kadang di e-katalog ada, tapi saat dibeli barangnya kosong. Dengan konsolidasi dan komunikasi langsung dengan penyedia, kita bisa pastikan harga terkendali dan suplai terjamin,” tegasnya.

Salah satu kebutuhan strategis yang menjadi perhatian ialah cairan infus. Menurutnya, Pemprov Jatim tengah menjajaki kerja sama dengan produsen dalam negeri yang memiliki pabrik di Pasuruan untuk memastikan pasokan tetap aman.

“Infus ini tidak boleh kosong. Kita kontrak di awal dengan volume tertentu, tapi realisasi bisa fleksibel tanpa mengubah harga,” katanya.

Khofifah menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan tata kelola sektor kesehatan, mulai dari transparansi pengadaan, efisiensi anggaran, hingga kepastian layanan kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jatim akan mengajak jajaran pimpinan rumah sakit di bawah kewenangannya untuk memperluas konsolidasi pengadaan dan meninjau pengembangan pabrik infus di Pasuruan pada akhir April mendatang. “Insya Allah kita terus berbenah dalam tata kelola agar pelayanan kesehatan semakin optimal dan masyarakat mendapatkan layanan terbaik,” pungkasnya. (Shin)