DPRD Kabupaten Malang Soroti 788 Gedung Sekolah Rusak Berat, Zulham: Anggaran Pendidikan Rp1,5 Triliun Belum Menjawab Kebutuhan
CITILIVE – Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulham A Mubarrok, menyoroti masih tingginya jumlah gedung sekolah rusak di Kabupaten Malang meski alokasi anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp1,5 triliun pada APBD 2026.
Sorotan itu disampaikan menyusul viralnya kondisi SDN Klepu 1, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, yang atap ruang kelasnya rusak sehingga siswa terpaksa belajar di bawah atap penyangga darurat.
Menurut Zulham dalam media sosialnya, Kamis (23/7/2027) mengatakan besarnya anggaran pendidikan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan rehabilitasi infrastruktur sekolah karena sebagian besar masih terserap untuk belanja rutin.
“Dari APBD Kabupaten Malang sekitar Rp4,3 triliun, anggaran pendidikan mencapai kurang lebih Rp1,5 triliun. Namun mayoritas digunakan untuk belanja rutin seperti gaji, tunjangan guru, tambahan penghasilan, serta program pendidikan lainnya,” katanya.
Ia memaparkan, berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat 583 gedung SD di 422 sekolah yang mengalami kerusakan berat. Selain itu, terdapat 80 gedung di 67 sekolah dengan kondisi rusak sedang dan 1.752 gedung di 576 sekolah mengalami kerusakan ringan.
Sementara pada jenjang SMP, terdapat 205 gedung yang masuk kategori rusak berat.
“Dari data itu, total bangunan SD dan SMP yang rusak berat hampir mencapai 800 gedung. Artinya kebutuhan rehabilitasi masih sangat besar,” ujarnya.
Zulham menilai kondisi tersebut menunjukkan pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pembangunan sektor pendidikan karena ruang fiskal yang tersedia terbatas.
Meski demikian, ia memastikan SDN Klepu 1 telah masuk dalam daftar prioritas rehabilitasi tahun anggaran 2026.
“Bupati sudah mengonfirmasi bahwa SDN Klepu 1 sudah masuk anggaran perbaikan tahun 2026. Tahun ini pembangunannya akan segera dilaksanakan,” kata wakil ketua fraksi PDIP.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal pembangunan sektor pendidikan. Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah perlu terus memperkuat dukungan anggaran agar rehabilitasi sekolah rusak dapat dipercepat.
“Kita jaga pendidikan bersama. Harapannya, perbaikan sekolah bisa terus dipercepat sehingga anak-anak memperoleh lingkungan belajar yang aman dan layak,” pungkasnya.
