APBD Perubahan 2026 Diminta Lebih Tepat Sasaran, NasDem-PSI Soroti Dampak ke Warga
CITILIVE — Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang meminta APBD Perubahan 2026 menghasilkan program dan belanja daerah yang lebih tepat sasaran, berbasis data, serta berdampak langsung terhadap masyarakat.
Anggota Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang, Donny Victorius, S.E., S.H., M.H., mengatakan perubahan anggaran harus diarahkan untuk menjawab persoalan nyata warga, mulai dari ekonomi, kemiskinan, lapangan kerja, hingga persoalan perkotaan.
“Bagaimana penambahan belanja dan beberapa pos anggaran itu mampu mengatasi persoalan ekonomi, membuka kesempatan kerja baru, sampai intervensi kawasan. Itu yang harus menjadi perhatian,” tegas Donny.
Menurutnya, APBD Perubahan tidak boleh hanya dimaknai sebagai perubahan nominal anggaran. Setiap tambahan belanja maupun pergeseran anggaran harus memiliki alasan yang jelas serta memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Fraksi NasDem-PSI juga meminta program pembangunan 2026 tetap berada dalam koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keselarasan tersebut diperlukan agar anggaran yang dikeluarkan pemerintah benar-benar mendukung target pembangunan Kota Malang.
“RPJMD dan penguatan perangkat daerah tahun 2026 sangat penting untuk mendukung arah kebijakan pembangunan. Kita perlu melihat apakah tema pembangunan yang sudah ditetapkan benar-benar berjalan maksimal atau justru sebaliknya,” ujar Donny.
Persoalan Kota Jadi Prioritas
Donny menilai sejumlah persoalan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat perlu mendapat perhatian dalam APBD Perubahan 2026. Di antaranya persoalan sampah, pemeliharaan fasilitas publik, pembangunan dan perbaikan infrastruktur, serta pemanfaatan ruang publik.
“Masalah sampah, pemeliharaan fasilitas, pembangunan dan perbaikan, pemanfaatan ruang publik hingga berbagai persoalan sosial merupakan isu yang harus segera direspons melalui kebijakan dan dukungan APBD,” katanya.
Selain itu, Fraksi NasDem-PSI mendorong perangkat daerah memperkuat koordinasi agar penanganan persoalan perkotaan tidak berjalan secara sektoral.
Minta Anggaran Berbasis Data
Untuk memastikan hasil pembangunan lebih tepat sasaran, Fraksi NasDem-PSI meminta Pemkot Malang memperkuat penggunaan data dalam menentukan program dan alokasi anggaran.
Donny mengatakan data yang presisi akan membantu pemerintah menentukan kebutuhan masyarakat dan wilayah yang membutuhkan intervensi secara lebih tepat.
“Karena kita berbicara mengenai presisi data, maka alokasi APBD juga harus semakin presisi, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terbaru,” pungkasnya.
