DPRD Kota Malang Minta Pendapatan Digenjot, Belanja Harus Berdampak ke Warga
CITILIVE — DPRD Kota Malang meminta Pemerintah Kota Malang mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus memastikan belanja APBD memberikan hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhita mengatakan sejumlah catatan tersebut disampaikan fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang terkait pandangan umum terhadap kebijakan anggaran daerah, Selasa (18/8/2026).
Menurut Amithya, catatan fraksi akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Prinsip kita melanjutkan apa yang sudah diformulasikan oleh pemerintah kota di APBD murni. Kita melihat perkembangannya seperti apa. Yang jelas ada beberapa catatan yang mungkin bisa kita bahas selepas ini,” ujar Amithya.
Pendapatan Daerah Diminta Digenjot
DPRD menilai masih terdapat ruang untuk meningkatkan pendapatan daerah. Amithya mengatakan evaluasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diperlukan untuk melihat sumber pendapatan yang masih dapat dioptimalkan.
“Kalau ingin lebih ter-breakdown, pertama kita bicarakan soal pendapatan. Apakah ada kemungkinan sumber-sumber pendapatan yang sekiranya masih bisa digenjot lagi selain Rp23 miliar yang sudah ditetapkan untuk naik,” jelasnya.
Menurutnya, potensi pendapatan perlu dibandingkan dengan realisasi pada periode sebelumnya. Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui ruang peningkatan pendapatan sekaligus memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Belanja Harus Penuhi Pelayanan Dasar
Di sisi belanja, DPRD menekankan agar pemerintah tidak hanya mengejar tingkat serapan anggaran. Setiap belanja harus memiliki output dan outcome yang jelas serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Amithya menyebut pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mandatory spending harus tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Yang jelas kami tetap ada beberapa poin yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota yang kaitannya dengan standar pelayanan minimal. Kemudian mandatory spending pun juga harus terselesaikan. Output dan outcome-nya,” tegasnya.
DPRD sebelumnya telah melakukan rapat kerja bersama komisi-komisi untuk memetakan program yang belum terlaksana serta kendala yang dihadapi. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi bahan dalam pembahasan anggaran berikutnya.
“Kemarin sudah melakukan rapat kerja bersama komisi, kiranya program apa saja yang tidak bisa terlaksana akibat apa. Nah, itu kan sudah terpetakan. Jadi nanti kita rapatkan untuk memperkuat program-program yang harusnya bisa tetap terlaksana sesuai dengan yang sudah kita tetapkan di tahun lalu,” kata Amithya.
APBD Harus Berdasarkan Kinerja dan Kebutuhan
Amithya mengatakan pembahasan saat ini masih berada pada tahap penetapan konsep dan kebijakan makro anggaran. Rincian program serta besaran anggaran akan dibahas lebih lanjut dalam tahapan rancangan APBD.
“Yang jelas ini kita tetapkan dulu konsep makronya seperti apa, kebijakan makronya seperti apa. Untuk pembahasan secara anggarannya masih nanti di rancangan APBD,” ujarnya.
DPRD Kota Malang selanjutnya akan mencocokkan kebijakan anggaran dengan realisasi APBD sebelumnya. Dengan pendekatan tersebut, penyusunan anggaran diharapkan tidak sekadar berorientasi pada angka pendapatan dan belanja, tetapi menghasilkan program yang terukur, memenuhi pelayanan dasar, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
