Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Pemkab Malang Kejar Data Akurat 259 Ribu Lebih Usaha
CITILIVE MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang menegaskan kesiapan penuh menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 guna menghasilkan data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama pimpinan daerah Malang Raya dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang digelar di Pendapa Agung Kabupaten Malang, Selasa (5/5/2026).
Prosesi tersebut disaksikan Wakil Kepala BPS Soni Harry Budiutomo Harmadi, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini, serta Plt Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati.
Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, menyebut sensus ekonomi yang digelar setiap 10 tahun tersebut menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian daerah, khususnya melalui pendataan unit usaha.
Ia mengungkapkan, pada Sensus Ekonomi 2016, Kabupaten Malang tercatat sebagai daerah dengan jumlah unit usaha terbanyak ketiga di Jawa Timur, yakni mencapai 259 ribu unit usaha.
“Ini menjadi modal awal untuk memotret kembali jumlah unit usaha yang saat ini diperkirakan meningkat signifikan,” ujarnya.
Menurut Lathifah, sebagai daerah dengan potensi ekonomi besar, Kabupaten Malang memiliki tanggung jawab memastikan seluruh potensi tersebut terdata dengan baik agar arah pembangunan lebih terukur dan berkelanjutan.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026, dengan tahapan pendataan lapangan secara door to door dijadwalkan mulai 15 Juni 2026.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, Pemkab Malang telah melakukan sosialisasi secara masif hingga tingkat desa dan kelurahan. Upaya tersebut meliputi pemanfaatan forum musrenbang, pemasangan spanduk di seluruh wilayah, hingga penggunaan media videotron di titik strategis.
Selain itu, seluruh perangkat daerah, kecamatan, hingga pemerintah desa turut digerakkan untuk aktif mendukung pelaksanaan sensus.
Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Pemkab Malang menargetkan Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data komprehensif yang menjadi dasar perumusan kebijakan ekonomi yang lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Shin)
