DAU Kota Malang 2027 Capai Rp700 Miliar, Gaji Pegawai Jadi Prioritas
CITILIVE,MALANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mendapat alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp700 miliar pada 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, terutama kebutuhan belanja pegawai selama 14 bulan.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Baihaqi, mengatakan arahan tersebut disampaikan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dalam kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2027.
“Yang baru kami terima, amanatnya agar pemerintah daerah dari DAU yang dialokasikan melalui dana Transfer ke Daerah untuk tahun anggaran 2027 itu diprioritaskan memenuhi kebutuhan belanja wajib yang mengikat, antara lain belanja pegawai selama 14 bulan,” kata Baihaqi, Selasa (10/11/2026).
Arahan tersebut menjadi perhatian karena pemerintah daerah juga harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja APBD. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), dengan masa penyesuaian hingga 2027.
Namun, Baihaqi menyebut BKAD Kota Malang belum menerima tindak lanjut secara langsung mengenai penerapan batas maksimal belanja pegawai tersebut.
“Sehingga terkait pembatasan 30 persen itu masih belum ada tindak lanjut yang kami terima langsung,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkot Malang juga belum mendapat kepastian mengenai wacana pengalihan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari APBD ke APBN.
Baihaqi menegaskan, hingga saat ini belum ada regulasi resmi yang diterima BKAD terkait rencana tersebut.
“Kalau terkait dengan pembayaran PPPK yang mau dialihkan itu, pun sampai saat ini belum ada regulasi yang kami terima,” jelasnya.
Padahal, pengalihan pembiayaan gaji PPPK ke pemerintah pusat sebelumnya diperkirakan dapat membuka ruang fiskal sekitar Rp280 miliar bagi APBD Kota Malang.
Jumlah PPPK di lingkungan Pemkot Malang disebut mencapai sekitar 5.000 orang dari total lebih dari 9.000 aparatur sipil negara (ASN). Selama ini, pembayaran gaji PPPK menjadi salah satu komponen belanja pegawai dalam APBD.
Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, sebelumnya menyebut anggaran gaji PPPK mencapai sekitar Rp280 miliar. Jika pembiayaan tersebut ditanggung pemerintah pusat, anggaran daerah yang selama ini digunakan untuk membayar gaji PPPK berpotensi dialihkan untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Meski demikian, DPRD masih mempertanyakan kemungkinan perubahan skema Transfer ke Daerah apabila pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji PPPK.
Sebab, pengalihan beban gaji ke APBN belum tentu otomatis memperbesar ruang fiskal daerah apabila diikuti penyesuaian atau pengurangan alokasi DAU maupun dana transfer lainnya.
“Cuman tidak tahu apakah ada switch dengan pusat menanggung PPPK tetapi di sisi lain TKD akan dikurangi. Atau ada skema lainnya, kami juga belum tahu,” ujar Trio dalam pemberitaan sebelumnya. (Shin)
