Sekda dan Kepala Bappeda Kota Malang Ikuti Rakornas Sinkronisasi Program 2025 di IPDN Jatinangor
CITILIVE – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Erik Setyo Santoso dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dwi Rahayu turut menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinkronisasi Program Kegiatan Pemerintah Tahun 2025, yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 27–30 Oktober 2025.
Kegiatan ini diikuti 1.104 peserta yang terdiri atas 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, serta 514 Sekda dan 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Indonesia. Forum tersebut menjadi ajang strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjelang pelaksanaan program prioritas nasional tahun 2025.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, Rakornas bukan sekadar ajang koordinasi, melainkan juga forum evaluasi dan pembekalan bagi daerah dalam penyusunan anggaran dan rencana pembangunan.
“Kita hadirkan langsung narasumber dari Kementerian Keuangan hingga Ditjen Perimbangan Keuangan agar penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan akuntabel,” ujar Mendagri Tito dalam arahannya.
Selain Kemendagri, hadir pula perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga strategis nasional seperti Bappenas, KemenPANRB, Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemensos, Kementan, Kemenkop dan UKM, KemenPUPR, Kementerian LHK, BPJS Kesehatan, Kantor Staf Presiden, serta Badan Gizi Nasional.
Salah satu topik utama pembahasan adalah Program Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas utama pemerintahan tahun 2025.
Selama empat hari pelaksanaan, peserta mengikuti diskusi panel tematik dan dialog interaktif, yang berfokus pada sinkronisasi kebijakan lintas sektor agar pelaksanaan pembangunan daerah sejalan dengan RPJMN 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing daerah.
Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso menilai kegiatan ini penting untuk memperkuat arah pembangunan Kota Malang agar selaras dengan prioritas nasional dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.
“Rakor dan retret ini menjadi momentum strategis bagi Kota Malang untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan seirama dengan program nasional. Sinergi ini penting agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Erik, Kamis (30/10/2025).
Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu menambahkan, forum ini juga menjadi sarana memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan, sejalan dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Rakornas ini diharapkan mampu mempercepat harmonisasi kebijakan pusat-daerah dalam pelaksanaan program prioritas seperti penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta percepatan pembangunan infrastruktur daerah di tahun 2025. (Sh)
