PKB Pilih Abstain, DPRD Kirim Sinyal Keras untuk Evaluasi Kinerja Pemkot Malang
CITILIVE – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Malang memilih tidak memberikan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (27/7/2026), PKB mengambil sikap abstain sembari melayangkan 22 catatan strategis yang dinilai mencerminkan masih lemahnya tata kelola pemerintahan.
Sikap tersebut menjadikan PKB sebagai satu-satunya fraksi yang tidak langsung menyetujui laporan pertanggungjawaban APBD. Fraksi menilai masih banyak persoalan yang belum diselesaikan pemerintah daerah meski tahun anggaran telah berakhir.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, mengatakan keputusan abstain merupakan bentuk kontrol politik agar evaluasi terhadap kinerja pemerintah tidak berhenti pada capaian administratif semata.
“Abstain bukan berarti kami menolak pembangunan. Ini adalah alarm agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pengelolaan APBD dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Saniman.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PKB menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang dinilai menunjukkan perencanaan anggaran belum berjalan optimal. Selain itu, fraksi juga mengkritisi masih banyaknya jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang belum terisi sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas pelayanan publik.
PKB juga mempertanyakan lambannya penyelesaian sejumlah persoalan yang telah lama menjadi perhatian masyarakat, mulai dari revitalisasi Pasar Blimbing, relokasi Pasar Gadang, hingga belum diterbitkannya Peraturan Wali Kota sebagai aturan pelaksana Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pondok Pesantren.
Tidak hanya itu, fraksi meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Malang Creative Center (MCC), meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, memperkuat implementasi Program Koperasi Kelurahan Merah Putih, serta memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru ngaji, marbot, RT, RW, dan Linmas.
Menurut Saniman, seluruh catatan tersebut merupakan persoalan nyata yang selama ini banyak disampaikan masyarakat kepada DPRD.
“Kami ingin APBD benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi yang kami sampaikan bukan sekadar kritik, tetapi agenda perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah,” ujarnya.
Fraksi PKB berharap sikap abstain tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Malang untuk memperbaiki kualitas perencanaan anggaran, mempercepat penyelesaian program prioritas, serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Meski tidak memberikan persetujuan penuh terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, PKB menegaskan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan DPRD guna memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Malang.
