Pinjol hingga Tagihan Listrik Jadi Indikator Pemutakhiran Data Ekonomi Warga Malang
MALANG — Pemerintah Kota Malang menggunakan sejumlah indikator untuk memutakhirkan data kondisi sosial ekonomi masyarakat. Indikator tersebut antara lain konsumsi listrik, aktivitas transaksi perbankan hingga data pinjaman, termasuk pinjaman online (pinjol).
Muhamad Sailendra dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang mengatakan, berbagai informasi ekonomi yang tercatat secara resmi dapat menjadi bahan dalam memetakan kondisi kesejahteraan warga.
“Bisa melihat pinjaman-pinjaman kita, bisa. Bahkan pinjol juga bisa,” ujar Sailendra.
Menurutnya, data tersebut tidak digunakan sebagai satu-satunya ukuran untuk menentukan kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah tetap perlu melihat berbagai indikator secara bersama-sama karena tidak seluruh aktivitas ekonomi warga tercatat dalam sistem resmi.
Sailendra mencontohkan kegiatan arisan yang umumnya tidak memiliki catatan transaksi dalam sistem resmi.
“Kalau arisan itu kan nggak tercatat,” katanya.
Sebaliknya, pembayaran dan penggunaan listrik memiliki catatan yang lebih jelas sehingga dapat menjadi salah satu indikator dalam pemetaan kondisi rumah tangga.
Aktivitas transaksi melalui layanan perbankan elektronik atau e-banking juga dapat menjadi bagian dari informasi yang tersedia secara resmi. Namun, Sailendra menyebut data resmi yang dapat digunakan pemerintah tetap memiliki keterbatasan.
“Termasuk perputaran di e-banking-nya itu menjadi indikator juga? Ketahuan. Nggak banyak juga. Sebetulnya kalau yang resmi itu nggak banyak juga,” jelasnya.
Sailendra menekankan, pemanfaatan indikator ekonomi harus tetap disertai verifikasi dan pemutakhiran. Sebab, kondisi ekonomi warga dapat berubah sementara data yang tercatat belum tentu langsung mengikuti perubahan tersebut.
Karena itu, data konsumsi rumah tangga, aktivitas keuangan, penggunaan layanan publik serta kondisi sosial ekonomi lainnya perlu dibaca secara komprehensif.
Akurasi data menjadi penting karena hasil pemutakhiran dapat digunakan sebagai salah satu dasar menentukan sasaran program perlindungan sosial dan pelayanan pemerintah.
Pengaduan Masyarakat Masih Terbatas
Selain persoalan akurasi data, Sailendra menyoroti masih terbatasnya masyarakat yang menyampaikan pengaduan ketika kondisi mereka tidak sesuai dengan data kesejahteraan yang tercatat.
Menurutnya, salah satu faktor yang membuat masyarakat tidak banyak mengajukan pengaduan adalah masih tersedianya sejumlah layanan dasar yang diberikan pemerintah.
“Karena kenapa mereka nggak mengadu? Rata-rata karena BPJS kita layani. Hampir semua masyarakat Kota Malang kita layani,” ujarnya.
Selain layanan kesehatan, pemerintah juga memastikan pelayanan pendidikan dasar tetap menjadi bagian dari intervensi pelayanan masyarakat.
“Terus pendidikan juga gitu, mulai SD, SMP, tertangani,” lanjutnya.
Dengan demikian, pemutakhiran data kesejahteraan Kota Malang tidak hanya bergantung pada satu indikator ekonomi. Pemerintah perlu menggabungkan berbagai data yang tersedia dengan verifikasi kondisi di lapangan agar pemetaan masyarakat lebih akurat dan program pemerintah tepat sasaran.
