MALANG — DPRD Kota Malang menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 bersama Pemerintah Kota Malang dalam rapat paripurna, Selasa (22/9/2026). Kesepakatan tersebut disertai sejumlah catatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang yang meminta pemerintah daerah memperkuat pendapatan, mengefektifkan belanja, serta memastikan anggaran menjawab kebutuhan masyarakat.

Juru bicara Banggar DPRD Kota Malang, Lelly Theresiawati, menyampaikan sejumlah rekomendasi dalam laporan hasil pembahasan KUA-PPAS 2027. Di sektor pendapatan, Banggar mendorong Pemkot Malang memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Pemutakhiran data objek pajak, termasuk PBB-P2, serta penguatan sumber daya manusia untuk pendataan dan pengendalian pajak juga menjadi perhatian. Banggar meminta peningkatan target pendapatan daerah disusun berdasarkan data dan perhitungan yang terukur. Penetapan target dinilai perlu disertai dasar yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.

Pada sisi belanja, DPRD menyoroti penguatan sektor UMKM melalui kemudahan akses pembiayaan, termasuk skema Kredit Usaha Daerah dengan subsidi bunga. Bidang pendidikan juga menjadi perhatian. Banggar meminta pemerintah memperhatikan insentif guru, terutama tenaga pendidik sekolah swasta, program seragam gratis, beasiswa, rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, serta kebutuhan rekrutmen guru baru.

DPRD juga memasukkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027 dalam catatan pembahasan anggaran. Selain itu, pemerintah diminta memastikan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk sejumlah program, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Universal Health Coverage (UHC). Di sektor transportasi, Banggar mendorong penguatan konektivitas melalui koridor Trans Jatim sebagai bagian dari dukungan terhadap mobilitas masyarakat.

Pengelolaan 26 pasar rakyat di Kota Malang juga mendapat sorotan. Banggar meminta peningkatan target retribusi dibarengi perbaikan kualitas pelayanan, kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan fasilitas pasar. Sementara itu, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menjadi salah satu catatan penting lainnya. DPRD mendorong percepatan sertifikasi aset melalui sinergi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), penyusunan roadmap penyelesaian persoalan aset, serta penguatan pengamanan untuk mencegah potensi sengketa. Banggar menyatakan secara materiil rancangan KUA-PPAS APBD 2027 dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, KUA-PPAS menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan program, kegiatan, dan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “KUA dan PPAS ini menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan program, kegiatan, serta prioritas pembangunan Kota Malang yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Wahyu.

Setelah KUA-PPAS disepakati, Pemkot Malang akan melanjutkan tahapan penyusunan Rancangan APBD 2027. Tahapan berikutnya antara lain penerbitan Surat Edaran Wali Kota sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah. Wahyu berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus berjalan hingga seluruh tahapan penyusunan APBD 2027 selesai. “Saya berharap sinergi dan komunikasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif ini terus ditingkatkan demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kota Malang,” katanya.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepahaman antara DPRD Kota Malang dan Pemerintah Kota Malang sebagai bagian dari proses kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027. (Shin)