FIPT Desak Trans Jatim Koridor II Terintegrasi dengan Terminal Arjosari
CITILIVE,MALANG – Sekretaris Jenderal Forum Independen Pengawas Transportasi (FIPT), Roni Agustinus, mendesak Pemerintah Kota Malang menginisiasi integrasi layanan Trans Jatim Koridor II dengan Terminal Arjosari. Integrasi tersebut dinilai penting untuk memudahkan perpindahan penumpang antarmoda di kawasan Malang Raya.Roni meminta Wali Kota Malang mempertemukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), pengelola Terminal Arjosari, serta perwakilan angkutan umum guna membahas skema integrasi.
Menurutnya, keberadaan Trans Jatim Koridor II yang melayani kawasan Malang Raya perlu didukung konektivitas dengan simpul transportasi utama. Terminal Arjosari dinilai memiliki posisi strategis karena melayani perjalanan penumpang dari berbagai daerah.
“Jangan sampai kepentingan masyarakat sebagai pengguna transportasi publik justru berada di urutan belakang. Pemerintah harus menempatkan integrasi layanan sebagai prioritas, bukan membiarkan masyarakat menghadapi kesulitan saat berpindah moda,” ujar Roni kepada awak media, Selasa (10/11/2026).
Dorongan tersebut juga merujuk pada hasil survei terhadap 1.200 responden terkait penetapan Origin-Destination (OD) Utama di Terminal Arjosari. Berdasarkan data survei, sebanyak 705 responden atau 58,75 persen menyatakan sangat setuju, sedangkan 210 responden atau 17,50 persen menyatakan setuju. Dengan demikian, total responden yang menyatakan persetujuan mencapai 76,25 persen.
Sementara itu, 209 responden atau 17,42 persen menyatakan sangat tidak setuju, 19 responden atau 1,58 persen tidak setuju, dan 57 responden atau 4,75 persen memilih netral. Faktor kemudahan akses dan integrasi antarmoda tercatat menjadi alasan utama dengan proporsi 66,67 persen dari alasan yang dihimpun dalam survei tersebut. Roni menilai hasil survei itu menunjukkan pentingnya konektivitas dalam pengembangan transportasi publik. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan ketersediaan kendaraan, tetapi juga kemudahan melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir.
Angkot Diminta Tetap Dilibatkan
Selain integrasi Trans Jatim dengan Terminal Arjosari, Roni meminta pemerintah memperhatikan keberlangsungan angkutan kota (angkot). Menurutnya, pengembangan transportasi massal tidak boleh mengabaikan pengemudi angkot yang menggantungkan penghasilan dari layanan tersebut. Ia mengusulkan angkot tetap dilibatkan sebagai angkutan pengumpan atau feeder yang menghubungkan kawasan permukiman dengan terminal maupun titik pemberhentian Trans Jatim.
“Persoalannya bukan mempertentangkan Trans Jatim dengan angkutan kota. Keduanya harus mendapat ruang dalam sistem transportasi yang terintegrasi. Pemerintah perlu menyiapkan solusi agar pengemudi angkot tetap memiliki peluang usaha,” katanya. Data survei juga mencatat 36,50 persen responden menggunakan kendaraan pribadi dan memarkirkannya di sekitar terminal melalui pola Park and Ride.
Menurut Roni, kondisi tersebut dapat menjadi peluang untuk mendorong peralihan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum. Namun, upaya tersebut harus didukung kemudahan akses, fasilitas pejalan kaki, keamanan, kenyamanan, dan keterjangkauan tarif.
Wali Kota Diminta Koordinasikan Lintas Instansi
Roni menilai Pemkot Malang perlu mengambil inisiatif untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan. Pembahasan diperlukan untuk menentukan pola operasional, akses armada, serta pembagian fungsi masing-masing moda transportasi. Salah satu opsi yang menurutnya dapat dikaji adalah pemanfaatan fasilitas Terminal Tipe C di kawasan Arjosari. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan aspek teknis, kewenangan pengelolaan, dan kelayakan operasional. “Wali Kota Malang harus berani mengambil inisiatif. Jangan hanya menunggu keputusan dari pihak lain. Pemerintah kota perlu mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi yang mengutamakan kebutuhan penumpang,” ujar Roni. Ia menegaskan keberhasilan transportasi publik tidak cukup diukur dari jumlah armada maupun penambahan koridor. Kemudahan penumpang dalam berpindah moda, keterjangkauan biaya, serta efisiensi perjalanan juga harus menjadi indikator pelayanan. Karena itu, FIPT mendorong pembahasan integrasi Trans Jatim dengan Terminal Arjosari kembali dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, pengelola terminal, dan pelaku transportasi lokal. (Shin)
