Anggota Parlemen Malaysia Sampaikan Protes Asap Karhutla ke Prabowo Pakai Bahasa Jawa
CITILIVE – Anggota parlemen Malaysia, Kalam Salan, mendesak Presiden Indonesia Prabowo Subianto segera menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap lintas batas hingga ke Malaysia. Desakan itu disampaikan menggunakan Bahasa Jawa dalam sidang Dewan Rakyat Malaysia, Rabu (21/10/2026).
Kalam menyampaikan persoalan kabut asap saat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran 2027. Anggota parlemen dari Perikatan Nasional (PN) untuk daerah pemilihan Sabak Bernam itu meminta Indonesia mengambil langkah konkret untuk memadamkan kebakaran, menghentikan pembakaran, dan mencegah kabut asap berulang setiap tahun.
Dikutip dari New Straits Times, Kalam sengaja menggunakan Bahasa Jawa karena menilai bahasa tersebut dapat dipahami para pemimpin Indonesia. Ia berharap masyarakat di kedua negara dapat menikmati udara bersih dan hidup sehat tanpa terganggu kabut asap.
“Assalamualaikum, Pak Prabowo. Pripun kabare? Paringi waras, nggih,” ujar Kalam dalam pidatonya. Kalimat tersebut berarti, “Assalamualaikum, Pak Prabowo. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu.”
Ia kemudian menjelaskan dampak kabut asap yang menurutnya mengganggu kehidupan masyarakat Malaysia.
“Pak, asap saka kobongan alas kuwi nggawe wong Malaysia susah arep ambegan. Akeh sing watuk, tenggorokane padha gatel, lan sesek ambegane,” katanya. Artinya, asap dari kebakaran hutan membuat warga Malaysia kesulitan bernapas, mengalami batuk, tenggorokan gatal, hingga sesak napas.
Kalam juga menyoroti dampak kabut asap terhadap aktivitas pendidikan, pariwisata, dan pekerjaan masyarakat. Ia mengatakan, warga Indonesia yang bekerja di perkebunan Malaysia turut terdampak oleh kondisi tersebut.
“Sing susah ora mung wong Malaysia, Pak,” ujarnya, yang berarti bahwa dampak kabut asap tidak hanya dirasakan masyarakat Malaysia.
Selain meminta penanganan karhutla, Kalam mengusulkan penguatan implementasi Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas agar pertanggungjawaban atas pencemaran dapat berjalan lebih efektif.
Dalam sidang yang sama, anggota parlemen Malaysia Mohamad Shafizan Kepli turut mendorong pemerintah menggunakan jalur diplomatik dan mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran hutan.
Dikutip dari kantor berita Bernama, Shafizan menyinggung langkah Singapura yang menerbitkan pemberitahuan tindakan pencegahan kepada 10 perusahaan di Indonesia yang diduga terlibat dalam aktivitas pembakaran penyebab kabut asap. Ia mempertanyakan apakah Malaysia memiliki ketentuan hukum serupa dan bersedia mengambil langkah yang sebanding. Desakan tersebut menambah sorotan terhadap penanganan kabut asap lintas batas yang berulang kali menjadi persoalan di kawasan Asia Tenggara. (Shin)
