DPRD Surabaya Usulkan “Super MPP”, Rio Pattiselanno Ingin Layanan Publik Naik Kelas
CITILIVE – Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Rio Pattiselanno, mengusulkan transformasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya menjadi “Super MPP” sebagai langkah mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital yang lebih terintegrasi, transparan, serta mendukung iklim investasi.
Menurut Rio, MPP Surabaya telah menjadi salah satu model pelayanan publik terbaik di Indonesia. Karena itu, ia menilai sudah saatnya Pemerintah Kota Surabaya melakukan lompatan inovasi dengan menghadirkan konsep pelayanan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Surabaya merupakan kota terbesar di Indonesia, memiliki APBD yang besar, sekaligus menjadi pelopor lahirnya Mal Pelayanan Publik. Dengan modal itu, saya melihat sudah waktunya MPP Surabaya naik kelas menjadi Super MPP,” ujar Rio.
Rapat Paripurna DPRD Kota Malang Soroti Kekosongan Jabatan, Wali Kota Percepat Pemetaan Talenta ASN
Rio menjelaskan, gagasan tersebut lahir dari pengalamannya mengikuti perkembangan reformasi pelayanan publik di Surabaya sejak menjabat anggota DPRD periode 2009–2014.
Saat itu, pelayanan perizinan masih menggunakan konsep Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). Meski menjadi terobosan pada masanya, sistem tersebut dinilai belum sepenuhnya terintegrasi sehingga masyarakat masih harus berpindah dari satu instansi ke instansi lainnya.
“Dulu masyarakat masih harus membawa berkas dari satu dinas ke dinas lain. Proses seperti itu tidak efektif dan menyita waktu,” katanya.
Berangkat dari pengalaman tersebut, Rio mendorong perubahan konsep pelayanan dari ‘satu atap’ menjadi ‘satu pintu’, sehingga seluruh proses administrasi dapat berjalan melalui sistem yang saling terhubung tanpa harus berpindah-pindah instansi.
Ia juga mengusulkan penerapan tracking system pada setiap layanan administrasi. Melalui sistem itu, masyarakat dapat memantau secara langsung progres permohonan layanan sebagaimana melacak pengiriman paket pada jasa ekspedisi.
“Kalau masyarakat bisa mengetahui posisi berkasnya secara real time, pelayanan menjadi lebih transparan, akuntabel, sekaligus memberikan kepastian,” tegasnya.
Menurut Rio, gagasan tersebut kemudian berkembang menjadi Surabaya Single Window (SSW) yang mengintegrasikan berbagai layanan perizinan pemerintah daerah dalam satu platform digital.
Ia menyebut SSW menjadi tonggak penting reformasi birokrasi di Kota Surabaya dan bahkan menjadi referensi bagi sejumlah daerah dalam mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis elektronik.
Perkembangan pelayanan semakin kuat setelah pemerintah pusat meluncurkan Online Single Submission (OSS) pada 2018. Integrasi OSS dengan SSW dinilai semakin mempermudah pelayanan karena menghubungkan sistem pemerintah pusat dan daerah dalam satu ekosistem digital.
“Integrasi pelayanan tidak hanya diwujudkan melalui sistem elektronik, tetapi juga melalui hadirnya gedung Mal Pelayanan Publik yang memudahkan masyarakat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi,” ujarnya.
Karena itu, Rio menilai transformasi menuju Super MPP menjadi tahapan berikutnya yang harus diwujudkan. Konsep tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, seluruh layanan terhubung secara digital, birokrasi semakin ringkas, serta memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Selain memperkuat kualitas pelayanan kepada warga, Rio menilai pengembangan Super MPP juga akan meningkatkan daya saing Surabaya sebagai kota tujuan investasi.
“Pelayanan publik harus terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Surabaya harus tetap menjadi role model pelayanan publik nasional,” pungkasnya.
