Mengkaji Putusan MK terhadap Hak Politik dalam Pemilu dalam Bedah Buku: dengan Pemantik yang Luar Biasa
CITILIVE – (24/05/24) Telah diadakan Bedah Buku dalam Kuliah Tamu yang berjudul: Putusan MK tentang Hak Politik dalam Pemilu. Dihadiri oleh mahasiswa SI Hukum Tata Negara (HTN) UIN 2022, mahasiswa jurusan lain yang mau ikut bedah buku, dan beberapa politisi yang ada di Malang.
Acara dimulai dari jam 08.00-11.30 WIB, bertepatan di Gedung Ir. Soekarno (Rektorat) Lantai 5 UIN Malang. Acara dimulai dengan membacakan ayat suci Al-Qur’an, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Dekan Fakultas Syariah, dan sambutan Rektor UIN Malang selaku pembuka inti acara.
Sambutan dari Dekan Fakultas Syariah, Prof. Dr. Sudirman, MA. lebih ke penjelasan tujuan kuliah, yang mana lebih untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa prodi HTN, sehingga kelak lulusannya nanti bisa berkarir sebagai politisi, hakim, atau di bidang lain yang lebih mumpuni.
Untuk sambutan dari Bapak Rektor sendiri, Prof. Dr. HM. Zainuddin, MA. lebih menjelaskan tentang profil singkat dari universitas mulai dari jumlah fakultas, jumlah mahasiswa yang sudah lolos maupun masih kuliah, dedikasi universitas, dan jumlah lulusan yang sudah bekerja atau terjun di bidang masing-masing.
Setelah sambutan Rektor, dilanjutkan dengan acara inti (utama), yang mana mengkaji buku yang ditulis oleh Prof. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Dosen Universitas Pakuan Bogor dan direview oleh salah satu dosen UIN Malang Fakultas Syariah, Yaitu Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
Inti buku ini lebih membahas tentang hak politik warga negara dan politisi dalam Pemilu. Karena masih banyak yang belum dibahas tentang hak tersebut secara mendetail, dan di buku ini setidaknya ada yang mewakili.
Hal ini dijelaskan Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum. bahwa memang pasal-pasal atau pembahasan tentang hak warga negara akan pemilu belum lengkap. Tetapi poin plus dari buku ini adalah ada paradigma baru yang belum tentu didapat dari buku sejenis lainnya dan beliau baru mendapati dari semua buku yang dibaca selama ini. Hal tersebut dianggap suatu kemajuan dan dianggap berani dalam mengungkapkan itu. Hal itu diungkapkan langsung kepada pemateri atau penulis saat berdiskusi langsung di depan audiens.
Pembahasan semakin seru karena diwarnai oleh sesi tanya jawab mahasiswa HTN dan jurusan lain di UIN Malang yang berkaitan dengan seorang koruptor atau yang pernah dipidana dalam keikutsertaannya dalam menjadi politisi atau warga negara dalam pemilu.
Jawaban dari pemateri cukup bisa menjawab dan ditambahkan oleh pemantik atau pereview untuk melengkapi. Dari sini, kita lebih kritis dalam menyikapi pemilu di Indonesia 2024, yang harus dijalankan sesuai putusan MK terbaru.
Akhir acara ditutup dengan doa dan dengan khusyuk.
