Guru Besar FH UB: UU Perampasan Aset Gagal Bidik Kekayaan Tak Wajar
SMARTLIVE,MALANG – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) mendapat sorotan dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB), Prof. Dr. Prija Djatmika, S.H., M.Hum. Ia menilai regulasi tersebut masih jauh dari harapan karena sejumlah substansi penting dalam draf RUU Perampasan Aset 2022 justru tidak diakomodasi, terutama mekanisme illicit enrichment atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
Menurut Prija, salah satu kelemahan mendasar dalam UU tersebut terletak pada terbatasnya penerapan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture.
Mekanisme itu hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, yakni ketika perkara pidana telah ada, tetapi tersangka melarikan diri, meninggal dunia, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.
“Jadi harus diproses pidana terlebih dahulu. Padahal, yang kita inginkan adalah perampasan aset juga bisa dilakukan tanpa harus menunggu adanya proses pidana,” ujarnya.
Prija menilai, UU tersebut semestinya mengakomodasi konsep illicit enrichment atau unexplained wealth. Mekanisme ini memungkinkan negara menggugat seseorang yang memiliki kekayaan tidak wajar untuk membuktikan asal-usul perolehannya.
Apabila yang bersangkutan tidak mampu menjelaskan sumber kekayaannya secara sah, aset tersebut dapat dirampas melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Menurutnya, ketentuan itu penting untuk mencegah pejabat negara, anggota legislatif, maupun penyelenggara pemerintahan menikmati kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya.
“Misalnya ada pejabat, anggota DPR, menteri, gubernur, atau siapa pun yang memiliki kekayaan berlebihan dan tidak bisa menjelaskan sumbernya. Negara seharusnya bisa mengajukan gugatan untuk membuktikan asal-usul kekayaan itu,” jelasnya.
Ia menyebut, penghapusan konsep tersebut menjadi kemunduran dibandingkan gagasan yang pernah dimuat dalam draf RUU Perampasan Aset 2022.
Selain itu, Prija mengkritisi pembatasan nilai aset yang dapat dirampas serta ruang lingkup tindak pidana yang menjadi dasar perampasan. Menurutnya, perampasan aset tidak semestinya dibatasi hanya pada aset dengan nilai tertentu dan sejumlah tindak pidana tertentu.
Ia menghendaki agar seluruh tindak pidana ekonomi yang menghasilkan keuntungan ilegal dapat menjadi dasar penelusuran dan perampasan aset, termasuk aset yang merupakan hasil maupun sarana kejahatan.
“Prinsip crime doesn’t pay, bahwa kejahatan tidak boleh menghasilkan keuntungan bagi pelakunya, belum sepenuhnya diterapkan dalam undang-undang ini,” ungkapnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pengelolaan aset hasil rampasan. Prija menegaskan, hasil pengelolaan aset semestinya diarahkan untuk kepentingan korban dan negara. Karena itu, transparansi serta pengawasan terhadap lembaga khusus yang nantinya dibentuk untuk mengelola aset harus diperketat.
Ia mengingatkan agar kewenangan pengelolaan aset tidak disalahgunakan oleh oknum untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Prija juga menyoroti ketentuan mengenai aset ketika terdakwa diputus bebas. Menurutnya, pembuktian kesalahan seseorang dalam perkara pidana (in personam) harus dibedakan dari pembuktian asal-usul suatu aset (in rem).
Dengan demikian, meskipun seseorang tidak terbukti melakukan tindak pidana, penelusuran terhadap asal-usul kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan semestinya tetap dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang tepat.
Ia turut mempertanyakan ketentuan yang membuat UU tersebut tidak berlaku surut. Menurutnya, penelusuran aset hasil kejahatan pada masa lalu, termasuk dalam kurun waktu 10 tahun, perlu dipertimbangkan dengan tetap memperhatikan prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Di sisi lain, kerja sama internasional untuk melacak, memblokir, dan merampas aset hasil kejahatan yang telah dipindahkan ke luar negeri juga dinilai perlu diatur lebih kuat.
Prija membandingkan ketentuan tersebut dengan draf RUU Perampasan Aset 2022 yang menurutnya memberikan ruang lebih luas bagi upaya pemblokiran atau penyitaan aset oleh jaksa. Sementara itu, aturan yang disahkan mewajibkan adanya izin Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 21.
Atas berbagai kelemahan tersebut, Prija menilai UU Perampasan Aset yang baru disahkan belum memberikan instrumen hukum yang cukup kuat untuk memastikan pelaku kejahatan tidak menikmati hasil kejahatannya.
Ia bahkan menyatakan sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut perlu diuji melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ini beberapa kelemahan Undang-Undang Perampasan Aset yang mestinya nanti akan kita uji di Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.(Shin)
