Truk Sampah Tetap Jalan Meski Anggaran Menipis, DLH Kota Malang Kekurangan Rp6 Miliar

CITILIVE — Membengkaknya biaya bahan bakar minyak (BBM) membuat operasional pengelolaan sampah di Kota Malang terancam terganggu. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang bahkan mengaku berpotensi mengalami kekurangan anggaran hingga Rp6 miliar sampai akhir tahun 2026.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap layanan pengangkutan sampah dan pemeliharaan lingkungan yang selama ini menjadi layanan publik utama di Kota Malang.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, mengungkapkan lonjakan biaya BBM terjadi cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

“Kalau sebelumnya pengeluaran BBM sekitar Rp900 juta per bulan, sekarang naik menjadi sekitar Rp1,3 miliar,” ujarnya.

Menurut Raymond, anggaran BBM yang tersedia saat ini diperkirakan hanya mampu menopang operasional hingga September 2026. Jika tidak ada tambahan anggaran, maka potensi gangguan layanan pengangkutan sampah pada akhir tahun sulit dihindari.

“Kalau dihitung sampai Desember, kekurangannya sekitar Rp6 miliar,” katanya.

Meski demikian, DLH memastikan operasional pengangkutan sampah sementara ini masih berjalan normal tanpa pengurangan layanan.

“Operasional tetap berjalan, tidak ada perubahan. Karena kebutuhan di lapangan, termasuk pengangkutan sampah dan perawatan taman, cukup tinggi,” jelasnya.

DLH Kota Malang saat ini mengoperasikan sekitar 50 kendaraan non-subsidi untuk mendukung layanan kebersihan kota. Jumlah tersebut belum termasuk armada truk pengangkut sampah dan enam alat berat di TPA Supiturang yang juga membutuhkan konsumsi BBM dalam jumlah besar.

“Di TPA ada enam alat berat, itu saja bisa menghabiskan sekitar Rp300 juta per bulan,” ungkap Raymond.

Di tengah tekanan anggaran tersebut, kondisi armada pengangkut sampah juga menjadi sorotan publik. Sejumlah truk sampah dengan kondisi rusak dan berlubang masih terlihat beroperasi di lapangan hingga sempat viral di media sosial.

Raymond mengakui pihaknya masih kesulitan melakukan efisiensi operasional karena hampir seluruh aktivitas layanan kebersihan bergantung pada kendaraan berbahan bakar BBM.

“Semua aktivitas menggunakan kendaraan roda empat dan roda enam. Jadi untuk saat ini kami tidak bisa banyak melakukan efisiensi,” katanya.

Sebagai langkah alternatif, DLH mulai menggandeng pihak swasta untuk membantu pengelolaan sampah di sejumlah kawasan perumahan dan perusahaan.

“Kami mulai bekerja sama dengan swasta di beberapa perumahan,” ujarnya. Kondisi tersebut kini menjadi tantangan serius bagi Pemkot Malang dalam menjaga stabilitas layanan kebersihan kota di tengah meningkatnya beban operasional dan keterbatasan anggaran daerah. (Shin)