Pimpin Komwil IV Apeksi, Wahyu Hidayat Dorong Sinergi Kota Hadapi Isu Fiskal hingga Digitalisasi

CITILIVE – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mendorong penguatan kolaborasi antarpemerintah kota dalam menghadapi sejumlah persoalan strategis, mulai dari keberlanjutan keuangan daerah, penguatan layanan publik hingga percepatan transformasi digital.

Dorongan tersebut disampaikan Wahyu dalam Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas dan Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Surakarta, Kamis (3/9/2026).

Dalam forum tersebut, Wahyu hadir sebagai Ketua Komwil IV Apeksi yang menaungi jejaring pemerintah kota di wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara.

Menurut Wahyu, forum kerja gabungan menjadi ruang penting untuk menyamakan langkah antarkota sekaligus memperkuat posisi pemerintah daerah dalam menyampaikan persoalan dan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat.

“Sebagai Ketua Komwil IV, kami memandang forum ini sangat penting untuk menyamakan langkah. Ke depan, kota-kota di wilayah kami siap bersinergi menjalankan program Apeksi yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Wahyu.

Ia mengatakan sejumlah agenda yang menjadi perhatian meliputi penguatan ekonomi kerakyatan, penataan kota berkelanjutan hingga peningkatan kapasitas pemerintahan daerah.

Rapat kerja gabungan tersebut juga membahas evaluasi program kerja tahun 2026 serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang akan dibawa Apeksi kepada pemerintah pusat.

Sejumlah isu strategis yang mengemuka antara lain percepatan transformasi digital pemerintahan kota, penanggulangan kemiskinan perkotaan dan kesiapan pemerintah kota menghadapi dampak perubahan iklim.

Selain itu, Apeksi juga memberikan perhatian terhadap persoalan tata kelola aparatur sipil negara (ASN), keberlanjutan keuangan daerah serta hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Direktur Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam, mengatakan persoalan yang dihadapi pemerintah kota tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan teknis.

Menurut dia, diperlukan ruang dialog dan kemauan politik agar rekomendasi yang disampaikan pemerintah kota dapat diterjemahkan menjadi kebijakan di tingkat pusat.

“Arahnya adalah memperkuat tata kelola daerah melalui reformasi keuangan publik, penataan kebijakan ASN dan PPPK, percepatan transformasi digital serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi,” katanya.

Apeksi juga mendorong kejelasan pembagian kewenangan dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pelaksanaan program strategis nasional, penataan ruang dan kebijakan pembangunan.

Di sektor keuangan, keberlanjutan fiskal daerah menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian. Pemerintah kota mendorong adanya formulasi kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk menjaga ketahanan anggaran sekaligus membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Wahyu menegaskan kolaborasi antarkomwil menjadi salah satu kunci untuk memperkuat peran Apeksi sebagai mitra strategis pemerintah pusat.

Menurutnya, sinergi antarkota diperlukan agar berbagai persoalan yang memiliki karakter serupa dapat disuarakan dan dicarikan solusi secara bersama.

“Kolaborasi antarkomwil menjadi penting agar suara dan kebutuhan pemerintah kota dapat semakin kuat dalam proses perumusan kebijakan,” ujarnya.

Rapat kerja gabungan tersebut juga menghasilkan pembahasan sejumlah isu yang akan menjadi perhatian Apeksi ke depan, termasuk sinkronisasi tata kelola ASN dan kewenangan pusat-daerah, keadilan fiskal, keberlanjutan keuangan daerah, kolaborasi pendanaan program nasional hingga penyelarasan kebijakan tata ruang, lingkungan dan investasi.

Bagi Kota Malang, keterlibatan Wahyu sebagai Ketua Komwil IV Apeksi membuka ruang untuk membawa persoalan dan aspirasi pemerintah kota di wilayahnya ke dalam pembahasan di tingkat nasional.

Hasil forum tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari agenda pengawalan Apeksi dalam mendorong kebijakan pemerintah pusat yang dinilai lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pemerintah kota.