Persiapan KPU Kab. Malang terhadap Pemilih Pilkada 2024
CITILIVE – (16/11/24) Kita ketahui, bahwa pemilih Pilkada 2024 Kab. Malang tidak hanya dalam 1 kategori saja tetapi beberapa berdasarkan kebutuhan masing-masing. Pemilih DPT dan Non-DPT.
Untuk KPU Kab. Malang, data yang sudah masuk mengenai DPT dan DPT Disabilitas. Total ada 2.060.576 dari berbagai usia hal pilih dan jenis kelamin. Sedangkan DPT Disabilitas terdapat 8.096 orang yang ikut.
22 November menjadi debat terakhir atau ketiga dari paslon sehingga perlu dimaksimalkan agar pemilihnya semakin banyak. Untuk pemilih DPT Disabilitas disediakan alat coblos khusus untuk proses pencoblosan nanti.
Difasilitasi juga oleh pendamping saat mencoblos. Jika pendamping dari pencoblosan, maka bisa memberikan surat pernyataan kalau pendamping bersifat netral, membantu, tanpa menghasut, atau mempengaruhi psikologis yang didampingi dalam memilih paslonnya.
Jadi untuk pendamping disediakan KPPS atau didampingi secara pribadi tidak apa-apa. Untuk DPT yang sedang menjalani hukum pidana akan didatangi oleh KPPS terdekat dari tempat lapas. Jadi tidak ada tempat atau lokasi khusus untuk terpidana melakukan pencoblosan.
Untuk pasien yang ada di RS juga sama akan didatangi petugas KPPS terdekat untuk melakukan pencoblosan jika masih dimungkinkan. Dalam proses di atas tersebut, pendampingan akan selalu ada dari pihak berwenang.
Untuk pelayanan reguler atau pencoblosan di TPS jam operasionalnya mulai 7 pagi sampai 1 siang. Untuk pelayanan mengenai permasalahan atau komplain akan kendala dalam pencoblosan bisa dilayani jam 12 – 1 siang.
Untuk tempat yang akan dijadikan TPS adalah ruang-ruang permanen. Bisa rumah milik warga dengan catatan layak dijadikan TPS dan ada harga sewa yang diberikan KPU untuk pemilik rumah karena sudah membantu mensukseskan Pilkada.
Jika ada anggota KPPS yang meninggal saat proses bekerja dalam Pilkada 2024, akan mendapatkan santunan dari KPU. Anggota KPPS juga dapat tunjangan BPJS dengan kisaran 10.800 rupiah per bulan.
Dari sini, sudah ada lembaga survei atau pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 yang sudah mendaftar ke KPU Kab. Malang dan terverifikasi, lolos akan syarat dari KPU juga, yaitu:
- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
- Forum Silaturahmi Santri (FORSIS)
- Poros Sahabat Nusantara (POSNU)
- Semart Politica
Keempat lembaga tersebut diharapkan membawa hal baik dan membantu proses Quick Count secara real time dan valid mengenai 2 Paslon yang sedang bersinergi.
Keterangan di atas juga dijelaskan oleh Pak Dika, selaku Staf KPU bagian Humas.
