KPU Kabupatan Malang Resmi Melantik 1.170 Anggota PPS, Ketua KPU Terima Anggaran Pemilu 53 Miliar
CITILIVE – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan serentak pada 2024 mendatang, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 1.170 orang di Gedung Dome Kampus, Kota Malang, pada Senin 24 Januari 2023.
Pelantikan ribuan anggota PPS tersebut untuk membantu menyukseskan penyelenggaraan Pemilu agar dapat berjalan dengan lancar dan aman sesuai dengan amanat undang-undang.
Adapun perekrutan anggota PPS ini sejalan dengan sudah ditetapkannya jadwal Pemilu 2024 yang jatuh pada 14 Februari 2024.
Nantinya, anggota PPS ini akan bertugas selama 14 bulan, terhitung sejak 24 Januari 2023 berakhir pada 4 April 2024.
Usai dilantik, tugas terdekat anggota PPS adalah membentuk Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Pembentukan Pantarlih untuk membantu dalam pemutakhiran data atau pencocokan data (Coklit).
Turut hadir saat pelantikan Wakil Bupati Malang, Kapolres Malang, Pimpinan Pengadilan Negeri, dan Pejabat terkait di Kabupaten Malang.
Dalam sambutannya, Anis Suhartini selaku Ketua KPU Kabupaten Malang menyampaikan ucapan selamat dan harapan agar Pemilu 2024 berjalan sukses.
“Selamat kepada para petugas PPS se-Kabupaten Malang dengan total petugas sebanyak 1.170 anggota, yang sudah terpilih dari rangkaian beberapa tes. Pelaksanaan ini merupakan amanah dan sebagai tonggak awal masa kerja. Diharapkan, pelantikan anggota PPS sebagai ladang ilmu dalam menyukseskan Pemilu 2024 mulai dari tingkat desa sampai dengan kecamatan,” ujarnya.
“Tugas ini juga merupakan tantangan dan dedikasi kepada sumpah Anda sebagai Anggota PPS. Momen Pemilu 2024, KPU Kabupaten Malang siap melaksanakan dan menyukseskan serangkaian tahapan pemilu tingkat desa dan kecamatan,” tambahnya.
Usai Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Anggota PPS, Anis Suhartini menjelaskan tentang petugas Pantarlih.
“Petugas Pantarlih akan dibentuk satu orang setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Total keseluruhan sebanyak 8.443 TPS. Meskipun kebutuhan TPS untuk Pemilu 2024 nanti belum diputuskan, yang penting kita akan memutakhirkan data terlebih dahulu untuk pantarlih,” jelasnya.
“Kita sebagai penyelenggara memiliki kebanggaan sendiri sekaligus tantangan, bagaimana kita bisa memberikan dedikasi kepada masyarakat, dan berharap anggota PPS bisa mengemban aman dengan baik dan melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas”, harapnya.
Sementara itu Wakil Bupati Malang Didik Soebroto juga turut memberikan pesan kepada anggota PPS.
“Selamat kepada petugas yang sudah di lantik dan menandatangani pakta integritas. Setelah melalui proses lama dan berbagai tes yang sudah dilakukan hingga terpilih dan siap melaksanakan proses pemilu,” ujarnya.
Ia juga menambakan agar Pemilu yang jujur dan adil harus tetap pertahankan.
Diharapkan, semua perangkat desa dan kecamatan mampu mengawal dan mendukung pemilu.
Selanjutnya, langkah awal petugas yang sudah dilantik bertugas memulai hubungan kerjasama dan menjalin komunikasi antar PPS dan pemilih sementara dan tetap harus dimantapkan.
Selanjutnya, Wakil Bupati Malang menitipkan petugas PPS kepada perangkat desa terkait.
”Saya titip anggota PPK dan PPS kepada Kepala Camat setempat untuk didukung dan mendukung operasionalnya, agar tercipta kesuksesan penyelenggara politik melalui Camat,” katanya.
“Dan teruntuk Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2 bulan sebelum proses pemilu legislatif dan presiden, perlu memfasilitasi dan menyediakan pemeriksaan tambahan operasional misalnya, persiapan P3K tingkat desa dan kecamatan,” tambahnya.
Dirinya juga berharap dalam proses pemilihan Presiden, legislatif, Bupati dan Walikota bisa berjalan dengan lancar dan petugas PPS melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan integritas, sehingga menjadi pemilu adil amanah dan bijaksana.
KPU Kabupaten Malang sejauh ini sudah menggelar sejumlah tahapan Pemilu 2024. Termasuk, akan membentuk badan adhoc sebagai alat kelengkapan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Rangkaian pelaksanaan pemilu Kabupaten Malang menelan anggaran sekitar 53 miliar.
Anggaran tersebut merupakan yang terbesar di Jawa Timur dan bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) melalui KPU RI.
