Kabupaten Malang Diprediksi Mengalami Kenaikan Angka Kemiskinan, Selama PPKM Diperpanjang
KANJURUHAN , Malangpost.id – Pemerintah pusat mengklaim program perlindungan sosial mampu menahan laju penambahan orang miskin. Namun, kebijakan tersebut tak berpengaruh di daerah Kabputen Malang. Pasalnya Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi angka kemiskinan akan naik tahun 2021.
‘’Jika dibandingkan dari tahun 2020 angka kemiskinan mencapai 10,3 persen, untuk tahun ini (2021) masih dikalkulasi,’’ ujar Tomie Herawanto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang.
Tomi juga menyampaikan bahwa Kabupaten Malang diprediksi bakal mengalami kenaikan kemiskinan. Menurutnya kecil kemungkinan angka kemiskinan turun, jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 terus diperpanjang.
‘’Melihat kondisi Covid-19 saat ini, kami memprediksi persentase kemiskinan akan naik jika terjadi perpanjangan PPKM, karena hal itu akan berdampak pada nilai ekonomi dan sosial yang berlanjut,’’ imbuhnya.
kebijakan pembatasan aktivitas usaha untuk menyelamatkan warga, hanya menyelamatkan pada pemulihan kesehatan secara komunal, dan dampak buruknya ke perekonomian.
‘’PPKM berimbas pada sosial dan ekonomi. Tapi juga berdampak pada pemulihan kesehatan secara komunal,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat menegaskan Pemkab telah mengalokasikan dana sebesar Rp 362 miliar sebagai Pemilihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.Program agar tersebut untuk memulihkan ekonomi rakyat yang sedang terpuruk, supaya tak menaikkan angka kemiskinan.
“Anggara PEN relatif besar. Kami potong 25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 362 miliar,” terang Wahyu.
Wahyu menuturkan bahwa distribusi dana PEN selalu diserahkan kepada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Ia juga menambahkan bahwa sekda monitoring realisasi pelaksanaan PEN pada setiap OPD.
Dana ratusan miliar Rupiah tersebut diprioritaskan untuk penanganan warga terdampak Covid-19 dan menekan angka kemiskinan.
“PEN ini banyak bidang. Infrastruktur, pertanian, UMKM, perindustrian dan perdagangan, peternakan, perikanan juga termasuk PEN,” tegasnya.
