Gerak Cepat Bentuk 57 Koperasi Merah Putih, Wali Kota Wahyu: KKMP Harus Jadi Pilar Ekonomi Warga Kota Malang
CITILIVE — Pemerintah Kota Malang bergerak cepat merespons program nasional Presiden Prabowo Subianto dengan membentuk 57 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di seluruh wilayah kelurahan. Langkah ini menyusul peluncuran resmi 80.000 Koperasi Merah Putih secara nasional yang digelar serentak pada Senin (21/7/2025).
Presiden Prabowo dalam peluncuran yang disiarkan secara nasional menegaskan peran strategis koperasi dalam membangun ekonomi kerakyatan. “Koperasi adalah konsep untuk mereka yang rentan. Yang kuat memilih membentuk perusahaan, tapi koperasi adalah alat perjuangan ekonomi rakyat,” tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Peluncuran nasional tersebut juga diikuti secara virtual oleh Pemerintah Kota Malang di Ruang Ngalam Command Center (NCC), yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM bersama jajaran Forkopimda. “Koperasi Merah Putih di Kota Malang kami bentuk bukan untuk seremoni, tetapi sebagai fondasi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan,” ujar Wali Kota Wahyu dalam pernyataan usai peluncuran.
Wali Kota menegaskan, seluruh 57 kelurahan di Kota Malang kini telah memiliki KKMP dengan akta pendirian resmi. Meski operasionalnya masih pada tahap awal, Pemerintah Kota memastikan dukungan penuh untuk membangun koperasi sebagai lembaga ekonomi jangka panjang. Menurut Wahyu, koperasi harus menjadi instrumen nyata dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat urban, mulai dari akses permodalan, penguatan UMKM, hingga distribusi barang kebutuhan pokok secara adil dan efisien.
Salah satu contoh keberhasilan awal, kata Wahyu, adalah KKMP Bumiayu yang telah beroperasi aktif dengan 130 anggota, menjalankan unit usaha sembako dan simpan pinjam. “Saya akan jadwalkan kunjungan langsung ke sana. Ini bukti bahwa KKMP bisa menjadi kekuatan ekonomi kolektif dari tingkat kelurahan,” tegasnya.
Wahyu juga memaparkan rencana kerja sama strategis untuk mendukung operasional KKMP ke depan, termasuk kolaborasi dengan Pertamina dalam menjamin distribusi LPG di tingkat kelurahan. Sementara itu, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang tengah menyusun roadmap pembinaan koperasi, mulai dari pelatihan pengelolaan, penguatan kelembagaan, hingga fasilitasi permodalan dan jaringan distribusi usaha.
“Kita sedang inventarisasi kebutuhan setiap KKMP agar bisa segera beroperasi secara efektif. Tujuan kita adalah membentuk ekosistem ekonomi lokal yang mandiri dan berdaya saing,” tambah Wahyu. Dengan langkah cepat ini, Pemerintah Kota Malang menunjukkan komitmen kuat menjadikan koperasi sebagai pilar ekonomi warga sekaligus motor pembangunan inklusif berbasis gotong royong. (Ab)
