Gaji PPPK Belum Dipastikan Ditanggung APBN, Pemkot Malang Masih Anggarkan di RAPBD 2027
CITILIVE – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih mengalokasikan anggaran untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027. Langkah tersebut dilakukan karena rencana pengalihan pembiayaan gaji PPPK ke APBN belum memiliki kepastian regulasi dari pemerintah pusat.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, Pemkot Malang masih menunggu aturan tertulis yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut. Padahal, dari hasil komunikasi dengan pemerintah pusat, terdapat sinyal bahwa pembiayaan gaji PPPK akan diarahkan menjadi tanggungan APBN.
“Kami masih menunggu sampai saat ini. Beberapa waktu lalu kami sudah ke Kementerian Dalam Negeri, langsung ketemu Pak Dirjen Keuangan Daerah, memang arahnya ke sana (ditanggung APBN),” ujar Wahyu saat ditemui di Balai Kota Malang, Senin (16/11/2026).

Menurut Wahyu, hasil pembahasan tersebut belum dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk mengubah skema penganggaran. Pemkot Malang tetap membutuhkan kepastian secara tertulis sebelum kebijakan itu diterapkan.
“Tetapi kan kami tidak bisa hanya secara lisan, kami harus menunggu ada hitam di atas putihnya,” katanya.
Karena itu, komponen belanja gaji PPPK masih dimasukkan dalam perencanaan RAPBD 2027. Namun, alokasi tersebut berpeluang disesuaikan apabila regulasi pengalihan pembiayaan dari pemerintah pusat telah diterbitkan.
Wahyu berharap kepastian kebijakan tersebut segera diterbitkan. Sebab, apabila pembiayaan gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat, anggaran daerah dapat dialihkan untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan arahan Dirjen Bina Keuangan Daerah, pemerintah daerah diperbolehkan melakukan penyesuaian anggaran apabila penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengalihan gaji PPPK mengalami keterlambatan. Penyesuaian itu dapat dilakukan tanpa harus menunggu APBD Perubahan.
Diketahui, rencana pembiayaan gaji PPPK melalui APBN telah masuk dalam pembahasan pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Keduanya menyepakati alokasi anggaran sekitar Rp23 triliun hingga Rp31,1 triliun dalam postur RAPBN 2027 untuk pembiayaan gaji PPPK serta pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu secara bertahap mulai Januari 2027. (Shin)
