Efisiensi Disorot, DPRD Kabupaten Malang Usul Gabung Sejumlah Dinas: Dari Pertanian hingga Damkar
CITILIVE,MALANG – Upaya efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang mulai mendapat sorotan tajam dari DPRD. Fraksi PDIP mendorong langkah konkret dengan mengusulkan penggabungan sejumlah perangkat daerah (PD) yang dinilai memiliki irisan fungsi pelayanan.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang sebagai bagian dari penataan birokrasi agar lebih efektif, ramping, dan efisien, sekaligus menekan potensi pemborosan anggaran.
Anggota DPRD Kabupaten Malang, Redam Guruh Krismantara, menjelaskan bahwa penggabungan difokuskan pada dinas-dinas dengan tugas yang saling berkaitan agar tidak terjadi tumpang tindih program.
“Dinas perikanan serta dinas peternakan dan kesehatan hewan kami usulkan masuk dalam satu rumpun besar bersama dinas pertanian dan hortikultura,” ujarnya.
Integrasi Sektor Pangan
Saat ini, sektor pertanian berada di bawah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP). Dengan skema penggabungan tersebut, DPRD menilai akan terbentuk integrasi sektor pangan dari hulu hingga hilir.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menyederhanakan koordinasi antarinstansi yang selama ini berjalan terpisah.
DP3A Diusulkan Masuk Dinsos
Selain sektor pangan, Fraksi PDIP juga mengusulkan penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) ke dalam Dinas Sosial (Dinsos).
Menurut Redam, kedua dinas tersebut memiliki irisan layanan yang kuat dalam penanganan masalah sosial di masyarakat.
“Penggabungan ini akan membuat intervensi sosial lebih terpadu, responsif, dan tepat sasaran,” jelasnya.
Damkar Digabung ke BPBD
Usulan lainnya menyasar unit pemadam kebakaran (Damkar) yang direncanakan digabung ke dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
DPRD menilai karakter tugas Damkar dan BPBD sama-sama berkaitan dengan kondisi darurat, sehingga integrasi dinilai dapat meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan.
“Ini akan mempercepat respons, memperkuat koordinasi, sekaligus menekan biaya operasional,” tegasnya.
Tekan Belanja Pegawai
DPRD menegaskan, penggabungan perangkat daerah bukan sekadar penyederhanaan struktur birokrasi, tetapi bagian dari strategi besar efisiensi anggaran daerah.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan nasional yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.
Dengan struktur organisasi yang lebih ramping, ruang fiskal diharapkan bisa dialihkan untuk program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Tujuannya jelas, agar anggaran lebih produktif dan tidak habis untuk belanja rutin,” pungkas Redam. (Shin)
