DPRD Kota Malang Soroti Program Makan Bergizi Gratis, Temuan Makanan Berbelatung Jadi Alarm Pengawasan
CITILIVE,MALANG – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Malang mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Malang setelah muncul temuan makanan yang tidak layak konsumsi saat dibagikan kepada siswa.
Anggota Komisi A DPRD Kota Malang dari Fraksi PKS, H. Rokhmad, menegaskan bahwa kualitas makanan dalam program tersebut harus menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan kesehatan para pelajar.
“Program ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, dan pada prinsipnya kami di daerah mendukung karena tujuannya baik, yakni membantu pemenuhan gizi siswa,” ujarnya, Senin (9/3/2026).
Namun demikian, Rokhmad menekankan bahwa dukungan tersebut harus diiringi pengawasan yang ketat agar pelaksanaan program tidak justru menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Ia menilai sekolah harus berperan aktif melakukan pengecekan terhadap makanan yang diterima dari penyedia sebelum dibagikan kepada siswa.
“Sekolah wajib memastikan makanan itu dalam kondisi baik. Jangan langsung dibagikan, harus diperiksa terlebih dahulu agar benar-benar layak dikonsumsi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menyusul kasus yang sempat viral di media sosial terkait temuan makanan yang diduga mengandung belatung saat dibagikan kepada siswa di wilayah Kecamatan Lowokwaru.
Menurut Rokhmad, kejadian tersebut harus menjadi alarm bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG agar pengawasan diperketat.
“Kasus yang sempat viral di Lowokwaru itu harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai program yang niatnya baik justru membahayakan kesehatan siswa,” katanya.
Ia juga menyoroti peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia makanan dalam program MBG. Menurutnya, tidak semua SPPG memiliki kualitas yang buruk karena sebagian telah berupaya menjaga standar kebersihan dan kualitas makanan dengan baik.
Namun ia mengingatkan bahwa kelalaian dari satu pihak dapat berdampak pada citra keseluruhan program.
“Kasihan juga bagi SPPG yang sudah menjaga kualitas makanan. Karena ada beberapa kasus yang tidak memenuhi standar, akhirnya semuanya ikut terkena dampaknya,” ujarnya.
Karena itu, Rokhmad mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat mulai dari proses produksi makanan di SPPG, proses distribusi, hingga pemeriksaan di tingkat sekolah sebelum makanan diberikan kepada siswa.
Ia menegaskan DPRD Kota Malang akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan anak.
“Program ini tujuannya baik, untuk meningkatkan pemenuhan gizi siswa. Tetapi pelaksanaannya harus benar-benar diawasi agar tidak menimbulkan masalah dan tetap memberikan manfaat bagi anak-anak,” pungkasnya. (Shin)
