Demo di Malang, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu Desak Pemerintah Tangani Karhutla
CITILIVE,MALANG — Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah dalam aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPRD Kota Malang hingga Balai Kota Malang, Rabu (28/10/2026). Massa menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan, hingga sejumlah program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut menjadi wadah penyampaian kritik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam pernyataan sikap bertajuk “Bakar Kekuasaan Prabowo-Gibran, Padamkan Api Karhutla”, aliansi menilai pemerintah perlu mengambil langkah lebih konkret untuk menangani persoalan lingkungan dan ekonomi masyarakat.
Aliansi menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang menurut mereka telah berlangsung lebih dari tiga bulan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Mereka menilai karhutla mengancam kelestarian lingkungan, satwa liar, serta kesehatan masyarakat di wilayah terdampak.
Selain persoalan lingkungan, massa mengangkat isu kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya memperoleh pekerjaan layak, rendahnya upah, konflik lahan, serta mahalnya biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, dan energi.
Dalam orasinya, Ardan dari Serikat Mahasiswa Indonesia mengkritik arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia mempertanyakan keberpihakan sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut Ardan, keberhasilan program pemerintah perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dirasakan masyarakat serta penyelesaian persoalan mendasar yang mereka hadapi.
Tujuh Tuntutan Massa
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyampaikan tujuh tuntutan.
Pertama, menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, memulihkan kondisi korban, serta mencabut izin dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan besar yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran.
Kedua, menurunkan harga bahan pokok, pajak, serta biaya pendidikan dan kesehatan, sekaligus menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
Ketiga, menyediakan lapangan kerja layak, menaikkan upah pekerja, serta menghapus sistem kerja kontrak dan alih daya.
Keempat, memperluas akses tanah, modal, dan teknologi bagi petani, nelayan, serta masyarakat miskin perkotaan.
Kelima, mengevaluasi program MBG, membubarkan Koperasi Desa Merah Putih, dan menghentikan praktik yang mereka sebut sebagai penjarahan anggaran.
Keenam, mengembalikan militer ke barak, mengadili pelanggar HAM berat, serta membubarkan Batalyon Pembangunan atau YonTP.
Ketujuh, mendorong perlawanan rakyat terhadap penindasan sebagai upaya memperjuangkan kesejahteraan.
Aliansi menilai berbagai persoalan tersebut membutuhkan perubahan kebijakan dan keterlibatan masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Aksi ini menjadi bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa dan elemen masyarakat di Malang terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait penanganan karhutla, perlindungan pekerja, akses layanan dasar, dan pengelolaan anggaran negara. (Shin)
