Belanja Operasi Naik Rp 227 Miliar, Wali Kota Malang Tegaskan Transparansi APBD 2025

CITILIVE, MALANG – Pemerintah Kota Malang menegaskan komitmen untuk menjaga transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disampaikan Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, saat memaparkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (3/9/2025).

Wahyu menekankan bahwa perubahan APBD bukan sekadar formalitas, melainkan penyesuaian strategis agar program pembangunan tetap berjalan, pelayanan publik meningkat, dan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas. “Perubahan anggaran ini adalah bentuk penyesuaian yang harus dilakukan pemerintah daerah. Tujuannya agar program pembangunan tetap berjalan, pelayanan publik meningkat, dan kepentingan masyarakat bisa diprioritaskan,” tegas Wahyu.

Berdasarkan data, belanja operasi mengalami kenaikan signifikan dari Rp 3,21 triliun menjadi Rp 3,44 triliun, atau bertambah sekitar Rp 227 miliar. Kenaikan tersebut terutama berasal dari belanja pegawai yang naik menjadi Rp 1,096 triliun, serta belanja barang dan jasa yang meningkat menjadi Rp 2,190 triliun. Belanja hibah disesuaikan menjadi Rp 142,3 miliar, sementara belanja bantuan sosial tetap dialokasikan sebesar Rp 17,9 miliar. Menurut Wahyu, belanja operasi memang harus menjadi prioritas karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan publik.Sementara itu, belanja modal justru mengalami penurunan dari Rp 233,5 miliar menjadi Rp 219,8 miliar, atau berkurang sekitar Rp 116 miliar. Beberapa pos yang dikurangi antara lain belanja tanah menjadi Rp 25,9 miliar, belanja gedung dan bangunan Rp 44,8 miliar, serta belanja jalan, jaringan, dan irigasi Rp 101,9 miliar.

Meski ada pengurangan, Wahyu memastikan proyek infrastruktur yang sudah berjalan tetap dilanjutkan. “Penurunan belanja modal bukan berarti mengurangi semangat pembangunan infrastruktur, tetapi penyesuaian agar anggaran lebih tepat sasaran. Prioritas kita arahkan pada sektor yang lebih mendesak,” ujarnya. Selain memaparkan rincian anggaran, Wahyu juga mengajak seluruh pihak, termasuk DPRD dan masyarakat, untuk aktif mengawasi jalannya APBD 2025. Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik. Rapat paripurna ini dihadiri pimpinan DPRD, anggota dewan, serta jajaran pejabat Pemkot Malang, dan juga diikuti secara daring oleh sejumlah peserta. (Ab)