UIN Malang Gelar Kuliah Umum Bertema Putusan MK Tentang Hak Politik dalam Pemilu
SMARTLIVE – Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) atau Siyasah dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menyelenggarakan kuliah tamu dengan tema hak politik dalam pemilu. Acara ini, yang bertajuk “Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Politik dalam Pemilu,” diadakan di lantai V Gedung Rektorat UIN Malang pada Rabu, 22 Mei 2024.
Prof. Dr. Sudirman, MA., Dekan Fakultas Syariah UIN Malang, mengungkapkan bahwa tujuan dari kuliah tamu ini adalah untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa program studi hukum tata negara. Harapannya, para mahasiswa HTN yang kelak berkarir sebagai politisi, hakim, atau di bidang lain, dapat memperluas wawasan mereka mengenai hak politik.
Prof. Dr. Sudirman, MA., Dekan Fakultas Syariah UIN Malang, mengungkapkan bahwa tujuan dari kuliah tamu ini adalah untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa program studi hukum tata negara. Harapannya, para mahasiswa HTN yang kelak berkarir sebagai politisi, hakim, atau di bidang lain, dapat memperluas wawasan mereka mengenai hak politik.
Sementara itu, Rektor UIN Malang, Prof Dr H Zainuddin, MA, menjelaskan, kuliah tamu ini menjadi fasilitasi untuk mahasiswa UIN Malang agar mereka bisa meningkatkan kompetensi sesuai bidang masing-masing. Dengan menghadirkan expert di bidang hukum, khususnya hukum konstitusi, pihaknya ingin para mahasiswa menerima insight dari para praktisi.
“Wacana aktual tentang MK ini saya rasa perlu dipahami dan didiskusikan oleh kalangan mahasiswa. Mahasiswa perlu tahu tentang politik, tapi bukan politik praktis,” ujar Prof Zain.
Pembelajaran pendidikan politik ini menurutnya akan banyak membawa manfaat bagi mahasiswa dan dosen hukum. Baik untuk memperluas pengetahuan maupun untuk pegembangan penelitian.
“Mahasiswa sekarang perlu dibentuk tradisi intelektualisme sehingga tidak menjadi mahasiswa di menara gading tapi bisa kritis dalam menyuarakan aspirasi,” tutur Rektor.
Selama forum berlangsung, para mahasiswa diajak untuk berdiskusi mengenai hak politik dalam konteks pemilihan umum, baik hak untuk dipilih maupun memilih. Acara ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Prof. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. dari Universitas Pakuan Bogor, dan Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. dari Fakultas Syariah UIN Malang.
Diharapkan, pembelajaran tentang pendidikan politik ini dapat membantu dalam merumuskan berbagai aspek terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, baik mahasiswa maupun dosen diharapkan dapat mengembangkan materi ini menjadi penelitian lebih lanjut.
