BPOM Langsung Awasi Vaksin Dari China
TRENDING, malangpost.id – Indonesia terus berlomba dengan waktu untuk mendapatkan vaksin dari negara lain. Wabah corona yang menjadi penyebab pandemi di seluruh dunia ini mengakibatkan para ahli dan peneliti di seluruh dunia berlomba-lomba untuk menciptakan vaksin. Beberapa negara sudah mengklaim sudah menemukan vaksin yang tepat bagi manusia. Tetapi pertanyaannya apakah itu sudah aman?
Hati-hati informasi palsu
Masyarakat saat ini terus berspekulasi atas vaksin yang sudah diciptakan ini. Prof Wiku pun menyatakan bahwa apabila terdapat informasi mengenai vaksin jangan langsung ditelan mentah-mentah. Banyak sekali beredar informasi yang tidak benar dan terkadang menyesatkan yang dapat meresahkan masyarakat. Prof Wiku berharap agar masyarakat tetap tenang dan menunggu informasi mengenai vaksin dari pemerintah. Info resmi yang dapat diverifikasi adalah informasi dari pemerintah.
BPOM terjun ke lapangan
Saat ini pemerintah menyatakan bahwa sudah melakukan pengawasan terhadap vaksin yang akan diimpor dari China. Bahkan tim pemantau dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menuju China agar dapat secara langsung mengawasi produksi vaksin. Serangkaian kegiatan inspeksi tersebut bertujuan untuk percepatan akses vaksin yang aman, berkhasiat dan bermutu.
Nantinya BPOM akan mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA), begitu juga sertifikat halal dari MUI dan Kemenag. Apabila itu semua sudah diapprove berarti sudah ada lampu hijau agar pemerintah segera menyebarkan vaksin ke masyarakat. Pemerintah juga memastikan vaksin yang diberikan EUA telah didukung bukti keamanan, khasiat dan mutu yang memadai sehingga sudah dapat digunakan.
Selain itu, saat ini terdapat kandidat vaksin yang sedang dikembangkan di dalam negeri, termasuk vaksin Merah Putih yang dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.
Nantinya terdapat beberapa golongan yang akan mendapat vaksin terlebih dahulu karena jumlah vaksin yang terbatas membuat pemerintah pintar-pintar menentukan siapa yang harus didahulukan dan siapa yang harus disisihkan. Terdapat beberapa kriteria yang sudah disepakati secara global. Orang lanjut usia dan petugas medis seharusnya mendapat vaksin terlebih dahulu. Kemudian masyarakat yang beresiko dan orang-orang yang memiliki mobilitas yang tinggi.
