Wali Kota Malang Tegaskan Kesiapan Hadapi Krisis Sampah
CITILIVE – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, mengumpulkan tiga kepala daerah di Malang Raya untuk membahas solusi krisis sampah. Pertemuan ini menghadirkan Wali Kota Malang, Bupati Malang, dan Wali Kota Batu, dengan fokus pada rencana pembangunan waste to energy yang diharapkan mampu menjadi solusi permanen bagi persoalan krisis sampah di kawasan aglomerasi Malang Raya.
Dalam agenda kunjungan lapangan yang dilaksanakan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Malang, Senin (18/8), Hanif Faisol menegaskan bahwa Malang Raya memiliki potensi besar untuk menjadi contoh nasional dalam pengelolaan sampah berbasis energi terbarukan.
“Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Wali Kota Malang, Bupati Malang, dan Wali Kota Batu. Dari hasil kunjungan ke tiga daerah, terlihat bahwa semuanya sudah menyiapkan langkah konkret dalam mengatasi persoalan sampah,” ujar Hanif. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memaparkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Malang hampir tuntas. Salah satu kunci kesiapan ada pada keberadaan TPA Supit Urang, yang dinilai cukup luas dan mampu menjadi basis pengembangan waste to energy.
“Pengelolaan sampah di Kota Malang sudah hampir selesai menyeluruh. Kami menyiapkan TPA Supit Urang yang cukup luas sehingga bisa menampung dan mendukung rencana pengolahan sampah menjadi energi terbarukan,” tegas Wahyu Hidayat.
Kesiapan Kota Malang ini mendapat sorotan positif dari Menteri LH, yang menilai langkah tersebut dapat mempercepat upaya transformasi Malang Raya menuju kota yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Selain Kota Malang, Bupati Malang juga dipuji karena sudah memiliki terobosan dalam program pemilahan sampah dari sumbernya. Sementara itu, Wali Kota Batu Nurrochman mengakui bahwa pihaknya tinggal menyelesaikan sedikit persoalan dalam pengendalian sampah.
“Di Kota Batu tinggal sedikit sampah yang masih belum terkontrol. Namun secara umum sudah berjalan baik,” papar Nurrochman.
Hanif menegaskan, jika tiga kepala daerah mampu bergerak kompak, ditambah dukungan Gubernur Jawa Timur, maka percepatan pembangunan fasilitas waste to energy di Malang Raya dapat segera terwujud.
Terkait lokasi pembangunan pusat waste to energy, Hanif menyebut ada beberapa opsi. Untuk memastikan keadilan antarwilayah, pihaknya meminta bantuan akademisi Universitas Brawijaya (UB) untuk melakukan kajian.
“Kami minta rektor UB menyusun kajian ilmiah agar bisa diputuskan pusatnya di mana. Setelah itu, detail teknis termasuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS) akan disusun lebih lanjut,” jelasnya.
Meski berbagai langkah sudah dipersiapkan, Hanif mengingatkan bahwa tiga daerah di Malang Raya masih belum keluar dari kategori kota kotor dalam penilaian nasional.
“Setiap bulan ada penilaian kebersihan. Sayangnya, tiga daerah ini masih masuk kota kotor. Tidak ada satu pun yang bersih sepenuhnya. Jadi masih harus bekerja keras,” tegasnya.
Dengan adanya kolaborasi tiga kepala daerah, Hanif berharap Malang Raya bisa menjadi contoh nyata konsep aglomerasi dalam penanganan lingkungan. Selain mengatasi tumpukan sampah, proyek ini diharapkan menghasilkan energi terbarukan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Jika Malang Raya berhasil, ini bisa jadi role model bagi daerah aglomerasi lain di Indonesia,” pungkasnya.(Ab)
