Wali Kota Malang Siap Tindak Lanjuti Catatan Strategis DPRD Lewat Evaluasi LKPj 2024
CITILIVE – Pemerintah Kota Malang menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dengan agenda Penyampaian Hasil Pembahasan dan Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat yang berlangsung di ruang sidang paripurna, Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kota Malang, Danny Agung Prasetyo, membacakan sebanyak 24 poin strategis sebagai catatan penting bagi jajaran eksekutif. Di antara poin-poin tersebut, dua hal yang menjadi sorotan adalah progres Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan penyelesaian pembangunan dua pasar tradisional utama, yakni Pasar Blimbing dan Pasar Induk Gadang.
Menanggapi hasil pembahasan tersebut, Wali Kota Wahyu Hidayat secara tegas menyatakan bahwa seluruh rekomendasi dan catatan akan menjadi bahan evaluasi penting dalam pelaksanaan pemerintahan di tahun 2025. “Tadi memang ada beberapa catatan penting, dan karena ini merupakan bentuk pertanggungjawaban, tentu kami akan menindaklanjuti dengan serius,” ujarnya.
Langkah Progresif Pemerintah Kota Malang
Wali Kota Wahyu Hidayat juga mengungkapkan bahwa terkait PBG, Pemerintah Kota Malang telah menunjukkan progres yang signifikan. Dari total sekitar 5.000 PBG, lebih dari 3.000 di antaranya telah diselesaikan. “Ini adalah capaian yang tidak bisa dianggap remeh. Proses percepatan ini menunjukkan komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” terang Wahyu.
Sementara itu, untuk proyek revitalisasi dua pasar besar di Kota Malang—Pasar Blimbing dan Pasar Induk Gadang—Wahyu memastikan bahwa penyelesaiannya menjadi prioritas utama pada tahun 2025. Ia menyampaikan bahwa penyelesaian untuk Pasar Induk Gadang diharapkan bisa lebih cepat rampung dibandingkan Pasar Blimbing, yang masih terikat dengan proses kerja sama pihak ketiga. “Tentu kebijakan kami harus memperhatikan dan mematuhi kerja sama yang telah dijalankan. Tidak bisa serta-merta mengambil langkah sepihak,” tegasnya.
Komitmen Mewujudkan Pemerintahan Partisipatif
Pada kesempatan yang sama, DPRD Kota Malang secara resmi menerima dan mengesahkan LKPj Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2024. Penandatanganan dokumen pengesahan dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita.
Amithya menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kota Malang di bawah kepemimpinan Wali Kota Wahyu Hidayat. Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal jalannya pemerintahan agar setiap program pembangunan dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran. “Kami berharap komunikasi dan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif terus terjaga demi kemajuan Kota Malang,” tuturnya.
Melalui forum ini, Wali Kota Wahyu kembali menegaskan komitmennya dalam menjadikan masukan dan pengawasan legislatif sebagai bahan evaluasi yang konstruktif. “Setiap catatan dari DPRD adalah bentuk perhatian dan dorongan bagi kami untuk terus berbenah. Ini adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat, dan kami menyambut baik,” pungkasnya.
Dengan semangat kolaborasi dan transparansi, Pemerintah Kota Malang siap melangkah lebih jauh demi mewujudkan tata kelola yang profesional, akuntabel, dan partisipatif demi Kota Malang yang semakin Mbois dan berkelas. (Ab)
