Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025 ke DPRD, Ekonomi Tumbuh 5,92 Persen
CITILIVE,MALANG – Wali Kota Wahyu Hidayat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Senin (9/3/2026).
Penyampaian LKPJ tersebut merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas kepala daerah atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun anggaran di Malang.
Rapat paripurna diawali dengan persetujuan agenda oleh pimpinan DPRD, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyampaian LKPJ Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2025.
Dalam pemaparannya, Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa LKPJ merupakan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selama satu tahun anggaran, sekaligus menjadi gambaran pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen RPJMD Kota Malang.
“LKPJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD atas pelaksanaan program, kegiatan, serta kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025,” ujar Wahyu di hadapan anggota dewan.
Dalam laporan tersebut, Pemkot Malang memaparkan sejumlah indikator makro daerah yang menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025.
Pertumbuhan ekonomi Kota Malang tercatat meningkat dari 5,41 persen pada 2024 menjadi 5,92 persen pada 2025. Angka tersebut menempatkan Kota Malang sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Provinsi Jawa Timur.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mengalami penurunan. Pada 2024, angka pengangguran berada di 6,10 persen, kemudian turun menjadi 5,69 persen pada 2025 atau menurun sekitar 0,41 persen.
Pendapatan per kapita masyarakat Kota Malang juga tercatat mengalami peningkatan signifikan. Pada 2025, pendapatan per kapita mencapai Rp108,152 juta, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka Rp100,116 juta.
Menurut Wahyu, capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi di Kota Malang terus bergerak dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi yang meningkat diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat daya saing Kota Malang,” katanya.
Selain itu, indikator ketimpangan pendapatan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Data Pemkot Malang mencatat Gini Ratio menurun dari 0,42 pada 2024 menjadi 0,37 pada 2025, yang menandakan distribusi pendapatan masyarakat semakin merata.
“Angka tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan berada pada kategori rendah hingga moderat, yang mencerminkan semakin baiknya pemerataan ekonomi di Kota Malang,” tambah Wahyu.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 2025, Pemkot Malang juga menjalankan berbagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat.
Beberapa sektor prioritas yang dijalankan antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta bidang sosial.
Selain itu, pemerintah daerah juga menjalankan sejumlah program di sektor lain seperti ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, koperasi dan UMKM, hingga kebudayaan.
Pemkot Malang juga terus mendorong pengembangan sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan yang diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan DPRD akan menindaklanjuti penyampaian LKPJ tersebut melalui pembahasan bersama fraksi dan komisi di DPRD.
Menurutnya, LKPJ menjadi bahan evaluasi penting bagi DPRD untuk menilai sejauh mana program pemerintah daerah telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“LKPJ ini akan kami bahas secara mendalam di DPRD bersama seluruh fraksi dan komisi sebagai bentuk fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah,” ujar Amithya.
Ia menambahkan, DPRD berharap berbagai capaian yang telah disampaikan dapat terus ditingkatkan sekaligus menjadi dasar perbaikan kebijakan pembangunan ke depan agar semakin berdampak bagi masyarakat Kota Malang.
Kalau kamu mau, saya juga bisa buatkan 3 alternatif judul yang lebih tajam dan berpotensi trafik untuk berita ini (gaya media online). Biasanya bisa dibuat lebih “menggigit” karena ada data ekonomi yang kuat.
