Wali Kota Malang Izinkan Rapat OPD di Hotel, Dengan Syarat dan Batas Anggaran
CITILIVE – Setelah pelonggaran aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Kota Malang resmi membuka kembali izin pelaksanaan rapat dinas di hotel bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Namun, kebijakan ini tidak serta-merta bebas. Pemkot Malang menegaskan hanya rapat dengan urgensi tinggi dan efisiensi anggaran yang boleh digelar di luar kantor.
Pemkot Siapkan Surat Edaran, Anggaran Jadi Kunci
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun Surat Edaran (SE) resmi sebagai pedoman pelaksanaan rapat OPD di luar kantor. “Jika tidak penting dan dananya tidak memadai, ya cukup dilakukan di kantor saja. Jangan sampai hanya karena boleh, semua kegiatan dipindah ke hotel tanpa dasar,” tegas Wahyu kepada awak media, Rabu (11/6).
SE tersebut akan mengatur:
• Jenis kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di hotel (pelatihan, forum konsultasi publik, rapat koordinasi skala besar).
• Batas maksimal anggaran dan pembatasan durasi kegiatan.
• Pemanfaatan fasilitas milik daerah seperti MCC atau Gedung Islamic Center, jika memungkinkan.
Ketua PHRI Kota Malang, Agoes Basuki saat ditemui (13/6), menyebut pelonggaran ini sebagai angin segar untuk sektor perhotelan yang selama ini mengalami penurunan okupansi hingga 50%. “Kami bersyukur jika Pemkot membuka peluang ini, tentu kami juga siap mengikuti aturan soal transparansi dan efisiensi,” katanya. PHRI berharap Pemkot segera merampungkan SE agar pelaku industri memiliki kejelasan teknis, terutama soal klasifikasi kegiatan dan standar pembiayaan.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang juga menyatakan bahwa pengawasan ketat akan diterapkan, termasuk pengajuan dokumen pertimbangan efisiensi, efektivitas, dan hasil rapat. Beberapa OPD sudah diarahkan untuk melakukan simulasi penggunaan gedung milik pemerintah sebagai alternatif, sebelum mengajukan tempat di luar.
