Wahyu Hidayat Genjot PAD Kota Malang, Opsen PKB Tembus Rp59Miliar

CITILIVE,MALANG – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat terus menggenjot penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak kendaraan bermotor. Hingga 23 Juni 2026, realisasi penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Malang telah mencapai Rp59,66 miliar atau sekitar 45,05 persen dari target Rp132,42 miliar.

Capaian tersebut disampaikan Wahyu Hidayat saat membuka Sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2026 di Ascent Premiere Hotel Malang, Kamis (25/6/2026). Dalam forum itu, Wahyu menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal Kota Malang di tengah tantangan efisiensi anggaran dan meningkatnya kebutuhan pembangunan.

Tak hanya dari sektor Opsen PKB, Pemerintah Kota Malang juga mencatat realisasi penerimaan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp22,53 miliar atau 37,20 persen dari target Rp60,56 miliar. Secara keseluruhan, kontribusi kedua sektor tersebut turut menopang capaian pajak daerah Kota Malang yang hingga kini telah menembus Rp394,14 miliar atau 45,15 persen dari target Rp872,99 miliar.

Wahyu Hidayat menilai, capaian itu menunjukkan tren positif dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran dari pusat, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi pendapatan secara optimal.

“Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan pendapatan daerah yang akuntabel, transparan, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Wahyu.

Ia menegaskan, optimalisasi opsen PKB dan BBNKB bukan sekadar upaya mengejar angka penerimaan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan pembangunan Kota Malang. Dengan pendapatan daerah yang kuat, pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program prioritas, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.