Tak Ingin Difabel Tertinggal, Wawali Malang Komit Bangun Kota Inklusif Mulai dari Akar Komunitas
CITILIVE – Bangun Kota Inklusif, Pemerintah Kota Malang semakin serius mewujudkan kota inklusif bagi penyandang disabilitas. Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menegaskan bahwa penyandang disabilitas tidak boleh lagi terpinggirkan dari layanan publik dan kehidupan sosial. “Kota ini milik semua, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Sudah saatnya mereka mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan ruang hidup,” ujar Ali.
Pernyataan tersebut disampaikan Ali saat menghadiri kegiatan edukasi anak-anak disabilitas yang digelar lintas komunitas di Kecamatan Kedungkandang, Minggu (13/7). Kegiatan tersebut turut melibatkan berbagai komunitas dan OPD, antara lain: Manifolks, Bike Bersama, Yayasan Mutiara Kasih, Dinsos-P3AP2KB, Dispangtan, dan Dishub Kota Malang. Menurut Ali, kolaborasi akar rumput seperti ini harus diperluas dan disokong kebijakan yang jelas dari pemerintah.
“Kita tidak bisa hanya bicara program dari balik meja. Harus hadir langsung, menyentuh, dan mengerti kebutuhan teman-teman difabel,” tambahnya.
Pemkot Malang tengah menyusun dan memperluas implementasi kebijakan inklusi sosial, meliputi:
• Revitalisasi infrastruktur publik: perbaikan trotoar, pemasangan guiding block, toilet ramah difabel.
• Sekolah dan pendidikan inklusif: peningkatan SDM guru serta penguatan transisi dari sekolah ke dunia kerja.
• Peluang kerja difabel: kerja sama dengan sektor swasta untuk penuhi kuota pekerja difabel.
• Pemberdayaan ekonomi komunitas difabel: pelatihan kewirausahaan, pelibatan koperasi, dan akses program UMKM.
Meskipun program-program dirancang cukup komprehensif, tantangan di lapangan masih nyata. Data dari Dinas Sosial menunjukkan lebih dari 2.000 penyandang disabilitas di Kota Malang, namun banyak yang belum tercatat di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Akibatnya, banyak yang belum menerima bantuan atau akses program secara layak.
Selain itu, dari hasil pemantauan komunitas, lebih dari 80 persen fasilitas publik belum benar-benar ramah difabel, mulai dari gedung pelayanan hingga transportasi. Wakil Wali Kota Ali Muthohirin menyatakan bahwa kota inklusif hanya bisa terwujud bila seluruh elemen masyarakat bergerak bersama. “Bukan hanya soal bantuan. Ini tentang mengubah cara pandang. Difabel bukan objek belas kasihan, tapi subjek pembangunan,” tegasnya.
Pemkot Malang menegaskan komitmen membangun kota yang memberi ruang setara bagi penyandang disabilitas. Lewat gerakan komunitas akar rumput hingga penataan kebijakan lintas dinas, upaya ini menjadi sinyal kuat bahwa inklusivitas bukan lagi jargon, melainkan tanggung jawab bersama. (Ab)
