Netwriter can get reward Join NowDaftar / Login Netwriter
04/12/2023
CITILIVE

Revitalisasi Pengarusutamaan Gender: Langkah Menuju Kesetaraan di Kota Malang

  • November 8, 2023
  • 3 min read
Revitalisasi Pengarusutamaan Gender: Langkah Menuju Kesetaraan di Kota Malang

CITILIVE– Untuk memberikan pemahaman terkait pelaksanaan revitalisasi pengarusutamaan gender (PUG) di daerah dengan mengintegralkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pengarusutamaan Gender di Hotel Atria, Selasa (7/10/2023).

Sekda Kota Malang memaparkan materi usai membuka kegiatan
Rakorda PUG ini dilaksanakan dengan tujuan mmberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang responsif gender serta memberikan informasi atas pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan PUG Kota Malang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, ST, MT hadir membuka kegiatan sekaligus memaparkan materi tentang kolaborasi dan penguatan PUG di Kota Malang. “Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen negara dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan,” jelasnya.

Saat ini Kota Malang telah bertransformasi menjadi sebuah Kota Metropolitan kedua di Jawa Timur. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di tahun 2022 sebanyak 846.126 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan 425.229 jiwa atau 50,26% dari jumlah penduduk Kota Malang dan penduduk laki-laki sebanyak 420.897 jiwa atau 49,74% dari jumlah penduduk Kota Malang, dimana data di atas menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki.

Dalam catatannya, pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Malang pada tahun 2022 berada di angka 78,77 sedangkan target IDG dalam dokumen P-RPJMD sebesar 75,10. Sementara itu untuk Indeks Pembangunan Kota Malang berada di angka 82,71%, sedangkan untuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Malang berada di angka 95,54%.

“Meski kedua angka ini terbilang cukup tinggi, akan tetapi angka ini berada di bawah target yang telah ditetapkan oleh Pemkot Malang dalam dokumen P-RPJMD. Maka dari itu perlu akselerasi dari kita semua sebagai aparatur pemerintah dalam pemenuhan ketercapaian indikator,” tuturnya.

Lebih lanjut Erik juga menjelaskan, dalam rangka penguatan kolaborasi PUG di Kota Malang, perlu dilakukan langkah-langkah strategis antara lain yaitu, Optimalisasi Tim Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah sampai tingkat kelurahan, penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebelum penetapan RKPD pada tahun 2025, Aktivasi PPRG dalam setiap program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka memberi kemanfaatan bagi masyarakat, serta optimalisasi bimbingan teknis (bimtek) dalam penyusunan PPRG di masing-masing PD sampai dengan kelurahan.

“Saya harapkan Kota Malang terus meningkatkan diri untuk memperkecil kesenjangan gender yang ada. Untuk itu semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang harus berkolaborasi menguatkan komitmen dalam menjalankan langkah-langkah strategis tersebut untuk terus mendorong penguatan dan pengembangan PUG,” pesannya.

Sementara itu Kepala Bidang PPKG Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, One Widyawati, SKM, M.Kes dalam paparannya menyebutkan, integrasi isu gender dalam dokumen PPRG sudah direspons dengan dibuatnya revitalisasi pengarusutamaan gender. Di antara yang menjadi bagian dari revitalisasi tersebut adalah revisi instrumen perencanaan, revisi instrumen penganggaran, revisi instrumen PUG baik di tingkat pusat maupun daerah, serta revisi Gender Analysis Pathway (GAP).

Ke depannya One berharap keseluruhan perangkat daerah bisa memahami isu gender secara holistik sehingga bisa melaksanakan PPRG dalam rangka menunjang arah pembangunan daerah yang responsif terhadap gender. Selain itu One juga mendorong tim penggerak pengarusutamaan gender di lingkungan Pemkot Malang untuk bisa terus bekerja secara optimal dan memaksimalkan perannya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

“Perangkat daerah harus memiliki perspektif gender serta harus memahami gender secara tepat sehingga bisa berperan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender ini,” pungkas One. (iu//yon)