Reses Eko Hardianto, Warga Polehan Desak Perbaikan Drainase dan Layanan BPJS
CITILIVE,MALANG — Persoalan drainase dan layanan BPJS kembali muncul sebagai keluhan utama dalam reses anggota DPRD Kota Malang, Eko Hardianto, yang digelar di Lapangan Klengkeng, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Jumat malam (14/11/2025). Warga menyampaikan berbagai masalah yang dinilai tak kunjung terselesaikan meski sudah beberapa kali diusulkan.
Drainase Tak Terhubung Jadi Biang Genangan
Sejumlah warga menilai perbaikan drainase di wilayah mereka hanya bersifat parsial. Akibatnya, meski beberapa titik telah dibenahi, air tetap meluap saat hujan karena aliran tidak terhubung hingga hilir.
“Di depan rumah saya sudah dibenahi, tapi ujungnya mampet. Air tetap balik,” keluh seorang warga.
Menanggapi itu, Eko menegaskan bahwa pembangunan drainase harus direncanakan secara menyeluruh.
“Drainase harus terintegrasi dari hulu ke hilir. Kalau hanya dibangun di satu RT sementara RT lainnya tidak tersambung, ya tetap banjir,” tegas Ketua Komisi D DPRD Kota Malang itu.
Eko menilai pemetaan komprehensif diperlukan agar pembangunan berfungsi maksimal dan tidak menimbulkan masalah baru.
Keluhan BPJS: Antrean Panjang hingga Aplikasi Membingungkan
Selain infrastruktur, warga Polehan juga menyoroti masalah layanan BPJS. Keluhan mulai dari antrean panjang, administratif yang membingungkan, hingga kebingungan menggunakan aplikasi Mobile JKN.
“Keluhan BPJS ini hampir selalu muncul setiap reses. Warga tidak boleh dibiarkan bingung,” kata Eko.
Ia meminta fasilitas kesehatan memberikan pelayanan lebih responsif dan membantu warga memahami prosedur BPJS.
Eko Hardianto Paparkan Fungsi DPRD dan Ruang Kerja Komisi D
Dalam sesi dialog, Eko turut menjelaskan fungsi DPRD legislasi, anggaran, dan pengawasan serta tugas Komisi D yang membidangi pendidikan, kesehatan, sosial, pemuda, olahraga, hingga perlindungan perempuan dan anak.
Menurutnya, sebagian besar keluhan warga memang berada dalam lingkup kerja komisinya.
“Reses ini bukan seremonial. Warga perlu tahu apa yang kami kerjakan dan bagaimana prosesnya,” ujarnya.
Aspirasi Umum Berpeluang Besar Direalisasikan
Terkait usulan tindak lanjut, Eko menegaskan bahwa aspirasi yang masuk kategori kepentingan umum memiliki peluang kuat untuk diakomodasi dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
“Kalau masuk pokok pikiran, peluangnya bisa sampai 80 persen. Yang jelas kebutuhan personal tidak bisa dimasukkan,” jelasnya.
Ia memastikan seluruh catatan dari warga Polehan akan dibawa ke Komisi D dan dibahas melalui mekanisme resmi.
Komitmen Turun ke Lapangan
Eko menutup pertemuan dengan komitmen untuk terus turun langsung menyerap aspirasi masyarakat.
“Saya punya prinsip, aspirasi harus diserap di tempatnya. Dengan datang langsung, kita bisa melihat masalah secara nyata,” tandasnya.
Reses berakhir dalam suasana hangat. Warga menyatakan puas karena keluhan mereka didengar dan mendapatkan penjelasan terbuka dari wakil rakyat. (Ab/Sh)
