Program Digitalisasi SPBU, Bantu Mudahkan Pengawasan dan Pengendalian BBM Bersubsidi
BALAIKOTA, Malangpost.id – Guna memudahkan pengawasan dan menekan kebocoran, Program digitalisasi SPBU harus dituntaskan. Anggota Komisi VII DPR RI, Ali Ahmad mengatakan dengan program digitalisasi SPBU akan memudahkan pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi serta pemerataan harga.
“Pelayanan dan pengawasan kepada masyarakat terpantau yang lebih penting lagi dengan digitalisasi kebocoran dapat ditekan,” ujarnya.
Untuk itu pihaknya telah makukam sinergitas dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
Ditemui ditengah acara sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas, Selasa (2/11/2021) di Malang, Ali Akhmad mengaku, DPR RI mendorong penyelesaian program digitalisasi.
Ali Akhmad yang kerap disapa gus Ali ini mengatakan, melalui Komisi VII, DPR RI mendesak BPH Migas, meningkatkan koordinasi dengan PT Pertamina Persero menuntaskan program digitalisasi SPBU.
“Termasuk pemasangan automatic tank gauge (ATG), electronic data capture (EDC) serta CCTV analitik,” jelasnya.
Sementara anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengakui, pelaksanaan program digitalisasi di SPBU belum 100% terlaksana.
Saat ini, jumlah SPBU yang sudah digitalisasi mencapai 400 SPBU dari 583 yang ada. Sedangkan, automatic tank gauge (ATG), electronic data capture (EDC) serta CCTV analitik sudah terpasang disetiap SPBU.
“Memang belum 100% SPBU mengikuti program digitalisasi, maklum terkedala pelayanan Internet, setiap daerah tidak sama. Namun, kami sudah melakukan pendekatan dengan PT Telkom untuk segera mengadakan di daerah tertentu,” ungkap Abdul Halim bersemangat.
Pengawasan Ketat dalam Pemerataan Harga BBM antar Daerah
Sementara, Yapit Sapta Putra juga dari Komite BPH Migas menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan agar harga BBM antar daerah sama seperti yang dikeluarkan BPH Mugas.
Seperti diketahui, saat ini tercatat sekitar 8.002 lembaga penyalur dan 192 terminal penyalur BBM di seluruh Indonesi.
Selain itu, BPH Migas juga melakukan perawatan terhadap BBM Nasional. “Kami juga melakukan penetapan tarif terkait gas rumah tangga,” tuturnya.
Melalui sinegritas bersama DPR RI tersebut, menurutnya menjadi pintu pembuka dalam melakukan pengawasan secara maksimal dan dapat mendorong berbagai program dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia.
“Kebijakan kita membangun pemahaman dan partisipatif kepada masyarakat. Sosialisasi juga bentuk sinergi kami bersama DPR RI. Hal ini supaya dapat lebih dikenal sebagai lembaga dalam menangani migas,” tegasnya.
