PJ Wali Kota Malang dan Upaya Tuntaskan Permasalahan Kota
CITILIVE – PJ Wali Kota Malang melakukan berbagai langkah untuk mencarikan solusi dari berbagai permasalahan warga Kota Malang. Salah satunya adalah menjaga agar harga bahan pokok tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat setempat.
Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM mengatakan jajarannya terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi gejolak harga dan stok bahan pokok yang cenderung naik
Beberapa langkah yang dilakukan Pemkot Malang di antaranya menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, melaksanakan operasi pasar murah, dan sidak ke pasar dan distributor untuk tidak menahan barang.
Dalam upaya menyikapi kenaikan harga komoditas tersebut dan memulihkan daya beli masyarakat di Kota Malang, Pemkot Malang menggelar operasi pasar beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada 26 Maret 2024 lalu.
Dalam operasi pasar tersebut disiapkan sebanyak 1.000 sak beras SPHP yang masing-masing seberat lima kilogram.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang telah mengalokasikan beras SPHP untuk bisa dibeli oleh masyarakat.
Selain operasi pasar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang berkolaborasi dengan berbagai pihak juga menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM).
GPM digelar di sepuluh titik di kelurahan yang ada di Kota Malang, yakni di Kelurahan Polehan, Tanjungrejo, Tlogomas, Lesanpuro, Kasin, Purwantoro, Sawojajar, Lowokwaru, Kebonsari, dan Kelurahan Rampal Celaket pada Maret 2024.
Masing-masing titik GPM disediakan lima ton beras, juga tepung, minyak goreng, gula, mie instan, bawang merah, dan lainnya yang dijual dengan harga lebih murah dari harga di pasar.
Sebelumnya pada Februari 2024 Pemkot Malang menggelar operasi pasar murah sembako.
Operasi pasar murah sembako digelar bergiliran di beberapa daerah, seperti Kelurahan Merjosari di Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Bunulrejo di Kecamatan Blimbing, Kelurahan Gadingkasri di Kecamatan Klojen, Kelurahan Bakalankrajan di Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Kedungkandang.
Usai Lebaran 2024, Pemkot Malang berencana meluncurkan program Kios Pangan yang direncanakan akan tersebar di seluruh 57 Kelurahan di Kota Malang secara bertahap.
Kios pangan tersebut akan melibatkan warga sekitar yang memiliki warung atau kios (Pracangan) untuk dibina sekaligus sibantu pengembangannya.
Di kios pangan nantinya akan dijual bahan pokok yang ada di pasaran seperti beras, minyak, telur, bawang merah, dan bawang putih.
Sementara ini Kios Pangan sudah berjalan dari Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas) dengan sistem mobile. Dalam sehari, kios pangan bisa menjangkau dua atau tiga kelurahan.
Nantinya, Pemkot berencana menyiapkan kios pangan secara permanen di setiap kelurahan.
Dari berbagai upaya yang dilakukan Pemkot Malang, pasokan kebutuhan pokok di Kota Malang masih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pasca Lebaran.
Harga-harga kebutuhan pokok cenderung stabil pasca Lebaran, yang kondisinya berbeda ketika menjelang Lebaran lalu.
Selain itu, dilaporkan juga tidak ada kelangkaan bahan pokok. Dari 26 pasar tradisional yang ada di Kota Malang, semuanya telah mendapatkan pasokan kebutuhan yang cukup.
“Alhamdulillah semua bahan kebutuhan pokok rata-rata stabil dan normal. Hanya satu komoditi saja yang agak tidak terkendali yakni bawang merah. Di beberapa penjual di pasar tadi juga berbeda-beda harganya,” terang Wahyu usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional dan toko grosir untuk memantau stabilitas, keterjangkauan harga serta ketersediaan komoditas menjelang Hari Besar Keagamaan Negara (HBKN) Waisak 2024 pada Selasa (21/5/2024).
Permasalahan Stunting, Banjir, Infrastruktur dan Kemiskinan
Wahyu telah memiliki banyak catatan yang harus dia tuntaskan. Dia akan mengemban tugas sekitar 4 tahun. Sejumlah permasalahan yang harus dituntaskan adalah banjir dan perbaikan infrastruktur.
“Banjir, lalu ada rumah atau bangunan di dekat Exit Tol Madyopuro belum selesai (pembebasan lahan). Juga beberapa permasalahan yang belum selesai akan jadi program prioritas,” kata Wahyu.
Selain itu, kasus angka stunting di Kota Malang juga menjadi perhatiannya. Sebab stunting masih berada di bawah target nasional sebesar 14 persen. Sedangkan angka stunting di Kota Malang masih 18 persen pada periode 2022 lalu.
“Selanjutnya penuntasan kemiskinan ekstrem yang masih ditemukan di Kota Malang salah satu contohnya warga di bantaran sungai Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun. Butuh langkah-langkah strategis untuk menangani stunding dan kemiskinan ekstrem. Tentu saya butuh masukan dari berbagai pihak,” ujar Wahyu.
Di lain sisi, warga Kelurahan Gadingkasri menyampaikan ada jalan berlubang cukup meresahkan belum tertangani hingga kini. Tepatnya di Jalan Jombang. Kemudian disampaikan pula sebuah saluran drainase di kawasan Pulosari butuh ditangani karena sudah tidak berfungsi.
“Di kawasan Pulosari itu juga ada kabel-kabel menjuntai. Sangat menganggu. Kami tidak tahu itu kabel apa, mungkin bisa ditindaklanjuti. Takut kalau jatuh ke bawah membahayakan pengguna jalan yang melintas,” papar salah satu warga.
Lukman Asrianto, warga RW 04 Kelurahan Kasin juga menyampaikan terdapat sebuah saluran drainase yang meluapkan air setiap kali hujan melanda. Yang sudah pernah disurvei oleh tim PU (DPUPRPKP) akan tetapi tidak berlanjut perbaikannya.
Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menanggapi bahwa permasalahan jalan berlubang dan drainase sudah dipetakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang.
Sementara untuk solusi kemacetan Jalan Bandung, Wahyu mengungkapkan hal ini akan kembali menjadi perhatian. Ia akan meminta Dinas Perhubungan (Dishub) segera berkomunikasi dengan empat sekolah yang ada di sepanjang Jalan Bandung. Kemudian memikirkan solusi terbaik dengan Forum Lalu Lintas Kota Malang. Skema seperti dropzone, pembagian jam penjemputan bisa menjadi bahasan.
