Personel Gabungan Siap Amankan Pilkada 2024 di Kota Malang
CITILIVE – Sebanyak 600 personel gabungan mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Semeru 2024 yang diadakan di Stadion Gajayana, Kota Malang, Kamis. Apel ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan pengamanan dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Kepala Polresta Malang Kota, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, menyatakan bahwa apel ini adalah langkah awal dalam mempersiapkan para pemangku kepentingan di wilayah setempat guna memastikan suksesnya pelaksanaan Pilkada 2024.
“Kami telah merancang pola pengamanan yang memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran proses demokrasi selama Pilkada di Kota Malang,” ujar Buher, sapaan akrab Budi Hermanto.
Personel gabungan yang terlibat dalam apel ini terdiri dari berbagai instansi, termasuk TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta relawan ambulans.
Buher menekankan bahwa Pilkada 2024 tidak hanya sekadar pemilihan, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan kematangan demokrasi di Indonesia.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting bagi bangsa ini, karena kita akan menyelenggarakan pemilu secara serentak dan terbesar dalam sejarah Indonesia,” katanya.
Dilansir dari Antara News, kelancaran Pilkada memerlukan kerja keras serta sinergi dari seluruh elemen bangsa, terutama karena tahapan Pilkada 2024 mencakup pemilihan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang akan dilaksanakan setelah Pemilu Presiden dan Legislatif.
“Kami memahami bahwa situasi politik dan keamanan yang dinamis membutuhkan kesiapan dan kewaspadaan tinggi. Polda Jawa Timur telah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap potensi kerawanan dalam Pilkada melalui indeks yang disusun,” jelasnya.
Operasi Mantap Praja Semeru 2024 ini akan berlangsung selama 135 hari, mulai 19 Agustus hingga 31 Desember 2024.
“Langkah ini diambil untuk membangun narasi besar tentang persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa di atas kepentingan kelompok. Tujuannya adalah mengantisipasi polarisasi yang disebabkan oleh berita hoaks, isu SARA, politik identitas, propaganda, dan kampanye hitam selama pelaksanaan Pilkada di wilayah Jawa Timur,” tambahnya.
Selain itu, Buher menjelaskan bahwa pola pengamanan Pilkada 2024 akan mirip dengan yang dilakukan saat Pemilu Presiden dan Legislatif pada 14 Februari 2024.
“Pola pengamanan akan sama seperti saat pemilihan presiden. Akan ada juga bakti kesehatan bagi petugas di tempat pemungutan suara (TPS),” tutupnya.
