Pemkot Malang sesuaikan Kebijakan Pusat dan Daerah setelah Kabinet Baru Dilantik
CITILIVE – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, tengah mempersiapkan penyesuaian kebijakan pemerintah pusat dan daerah setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pada Minggu (20/10). Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dengan pelaksanaan di tingkat daerah.
Penjabat Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, mengatakan bahwa dengan adanya 48 kementerian dan lima lembaga baru di pemerintah pusat, akan terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan yang berpengaruh pada daerah.
“Presiden dan wakil presiden telah dilantik, kabinet baru juga sudah dibentuk. Dengan adanya perubahan di tingkat pusat, tentu akan ada kebijakan penganggaran dan perencanaan baru yang harus diperhatikan,” ujar Iwan pada Senin (21/10).
Dilansir dari Antara News, Iwan menambahkan, Pemkot Malang akan segera menyiapkan langkah strategis guna mendukung dan mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan penerapan kebijakan nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyesuaian ini menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang sebelumnya telah memberikan instruksi kepada para penjabat kepala daerah.
“Kami akan fokus pada isu-isu strategis, baik yang bersifat top down maupun bottom up, agar kebijakan tersebut bisa menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program di tahun 2025,” tambahnya.
Selain itu, Iwan juga menegaskan komitmen Pemkot Malang untuk mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin atas kepemimpinan mereka selama ini.
“Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang telah memimpin negara ini dengan luar biasa,” kata Iwan.
Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menambahkan bahwa pihaknya akan mencermati perubahan dalam RPJMN. Hal ini bertujuan agar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang dapat berjalan selaras dengan kebijakan nasional.
“Perubahan RPJMN ini akan memengaruhi penganggaran dan perencanaan yang sifatnya top down. Kami akan menyesuaikan kebijakan nasional tersebut,” jelas Erik.
Erik juga menyatakan bahwa rancangan teknokratik RPJMD akan ditinjau secara detail, terutama dalam kaitannya dengan APBD 2025, agar penyusunan anggaran di Kota Malang bisa disempurnakan sesuai dengan kebijakan pusat.
“Ini akan menjadi bahan untuk penyempurnaan penyusunan APBD Kota Malang di tahun 2025,” tutupnya.
