Berkontribusi Aktif, Pemkot Malang Raih Penghargaan Terbaik III Pelaporan RANHAM Jatim 2022
CITILIVE – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang meraih penghargaan Terbaik III Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022.
Penghargaan yang diterima Pemkot Malang diwakili oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM.
Untuk piagam penghargaan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM di Gedung Negara Grahadi Surabaya usai upacara peringatan HUT ke-78 Provinsi Jawa Timur, Kamis (12/9/2023).
Atas raihan prestasi ini yang dicapai, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebutkan penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemkot Malang sebagai Kota Peduli HAM yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia setiap warga masyarakat.
“Alhamdulillah, upaya kita dalam merespons setiap perkembangan dan dinamika di masyarakat mendapatkan apresiasi, khususnya tentang rencana aksi yang dilakukan Pemkot Malang lewat pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia,” ucapnya.
Wahyu juga menyampaikan bahwa hal ini merupakan manifestasi dari sikap mengayomi dan kepedulian yang sudah seharusnya dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan.
“Pelaporan RANHAM merupakan bentuk manifestasi sikap mengayomi dan peduli yang wajib dimiliki pemerintah daerah kepada masyarakat. Komitmen ini bisa jadi landasan penting dalam melindungi setiap hak asasi warga,” tambahnya.
Ke depannya, Pj Wali Kota Malang Wahyu berharapa prestasi ini dapat terus ditingkatkan dan Pemkot Malang dapat selalu mengukir prestasi terbaik.
“Untuk tahun ini, Pemkot Malang berhasil meraih posisi terbaik ketiga. Semoga ke depannya, kita akan menjadi lebih baik lagi dan bisa menjadi terbaik pertama,” tutupnya.
RANHAM sendiri dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksana pemerintahan dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM.
RANHAM juga merupakan simbol komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan program dan kebijakan pemerintah di bidang hak asasi manusia ke dalam agenda pembangunan nasional, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Pelaporan RANHAM mengacu pada proses pelaporan yang berkaitan dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). RANHAM adalah dokumen strategis yang dibuat oleh suatu negara untuk menguraikan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di dalam negeri.
Proses pelaporan RANHAM melibatkan penyampaian informasi secara teratur kepada pihak terkait, baik itu pemerintah, masyarakat sipil, atau pihak internasional, mengenai kemajuan yang dicapai dalam implementasi rencana aksi tersebut. Pelaporan ini penting untuk memantau dan mengevaluasi kinerja suatu negara dalam memenuhi komitmen hak asasi manusia yang telah diambilnya, serta untuk memberikan akuntabilitas atas tindakan yang diambil atau yang belum diambil.
