Pemkot Malang akan bahas Jaminan Sosial Ad Hoc dengan BPJS
CITILIVE – Pemerintah Kota Malang segera mengadakan pertemuan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan guna membahas pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petugas Ad Hoc yang bertugas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang, Alie Mulyanto, pada Selasa (15/10/2024) mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung esok hari, pukul 09.00 WIB. Pertemuan ini akan melibatkan Penjabat Wali Kota Malang, Bawaslu, KPU, Dinas Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami akan membahas perlindungan jaminan sosial bagi petugas Ad Hoc agar mereka terlindungi dengan BPJS,” jelas Alie. Pertemuan ini menindaklanjuti instruksi dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4295/SJ yang meminta perhatian terhadap jaminan sosial petugas Pilkada.
Petugas Ad Hoc tersebut terdiri dari panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Selain jaminan sosial, Pemkot Malang juga memberikan perhatian pada keselamatan dan kesejahteraan para petugas selama pelaksanaan Pilkada 2024. PJ Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, telah menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan suplemen vitamin guna menjaga kesehatan petugas kepemiluan.
“Petugas kesehatan dari setiap puskesmas juga akan disiagakan untuk memantau kondisi kesehatan para petugas di tempat pemungutan suara (TPS),” tambah Alie.
Dilansir dari Antara News, Dinas Kesehatan nantinya akan mengatur jumlah petugas kesehatan yang dikerahkan ke TPS di seluruh wilayah Kota Malang.
Pada Pilkada 2024, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Malang mencapai 660.774 orang, terdiri dari 323.167 pria dan 337.577 wanita. Pemilih ini tersebar di 1.188 TPS yang ada di 57 kelurahan, di lima kecamatan di Kota Malang.
Pilkada Kota Malang 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon: Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin (nomor urut 1), Heri Cahyono-Ganisa Pratiwi Rumpoko (nomor urut 2), dan M Anton-Dimyati Ayatullah (nomor urut 3). Masa kampanye berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada 27 November 2024. Proses penghitungan dan rekapitulasi hasil suara akan berakhir pada 16 Desember 2024.
